Rapat Paripurna Laporan Reses I DPRD Jabar, Berikan Aspirasi Warga Terdampak Corona Kepada Gubernur

Terasjabar.co – Pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada berbagai sendi kehidupan masyarakat Jawa Barat, selama sembilan bulan ini. Masyarakat pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus aktif dalam penanggulangan berbagai dampak pandemi Covid-19, dari mulai masalah kesehatan, pendidikan, sampai ekonomi.

Berbagai harapan mengenai penanggulangan dampak Covid-19 inilah yang mendominasi deretan aspirasi masyarakat yang ditampung oleh para Anggota DPRD Jabar dalam kegiatan Reses I yang diselenggarakan pada 5-16 November 2020 di berbagai daerah pemilihan di Jawa Barat.

Melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/11/2020), semua fraksi di DPRD Jabar menyampaikan catatan aspirasi yang ditampung selama reses ini, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pembacaan hasil reses dari berbagai fraksi DPRD Jabar tersebut, diwakilkan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh Rahmat Hidayat Djati serta oleh Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Sugianto Nanggolah.

Anggota DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mengatakan dalam kesempatan tersebut, semua anggota dewan telah melakukan berbagai pertemuan secara langsung dan terbatas dengan persetujuan dan berbagai komponen masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing, dalam kegiatan reses.

Pihaknya berharap aspirasi masyarakat ini dapat ditampung sebagai bahan masukan dalam Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2021, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai programnya.

Rahmat mengatakan sebagian besar masukan atau aspirasi masyarakat adalah terkait dengan dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun diminta aktif membantu masyarakat melalui berbagai programnya, khususnya di bidang usaha kecil.

“Permohonan pendampingan terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), agar bisnis yang digeluti oleh kelompok-kelompok masyarakat bawah ini bisa mendapat pendampingan program dan peminjaman modal. Dampak Covid-19 di bidang perekonomian sangat luas bagi kehidupan masyarakat, terutama di daerah pelosok pedesaan dengan menurunnya tingkat ekonomi,” kata Rahmat membacakan resume kegiatan reses tersebut.

Pemerintah pun, katanya, diminta kembali meninjau program bantuan Presiden untuk UMKM supaya manfaatnya dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. Pihaknya pun mendapat aspirasi dari para petani dan masyarakat di pedesaan yang mengharapkan bantuan pemerintah.

Di bidang pembangunan, katanya, masyarakat mengharapkan perbaikan sejumlah jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana. Kerusakan infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki, katanya, menghambat aktivitas masyarakat.

Di bidang pendidikan, katanya, sejumlah kawasan yang masih masuk zona hijau atau risiko rendah penyebaran Covid-19 meminta untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka karena kesulitan menggelar pembelajaran jarak jauh akibat keterbatasan jaringan internet di pelosok.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat, Sugianto Nanggolah, menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan masyarakat miskin baru yang muncul akibat pandemi Covid-19. Di antaranya dengan memberikan modal bagi UKM terdampak sampai pemberian bantuan yang lebih masif.

“Berkaitan data penerima bantuan sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat senantiasa memperbarui data penerima bantuan sosial. Selanjutnya permohonan bantuan untuk pelaksanaan protokol kesehatan untuk sekolah agar dapat beroperasi beroperasi kembali,” katanya.

Aspirasi lainnya adalah mengenai pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan kesejahteraan para guru non-PNS yang harus selalu ditingkatkan. Juga berbagai program bantuan untuk pesantren-pesantren di Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat, yang memimpin rapat tersebut mengatakan sesuai dengan amanat konstitusi, hasil reses dari seluruh Anggota DPRD Jabar yang disampaikan oleh fraksi-fraksi telah diberikan kepada Gubernur Jawa Barat

“Saya selaku Pimpinan DPRD Jabar telah menetapkan nota pengantar kepada Gubernur untuk dipelajari dan ditindaklanjuti, karena ini amanat konstitusi, untuk dapat menjadi program yang dibahas dalam proses musrembang, dan dalam proses pembahasan program di Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Aspirasi yang disampaikan ini pun, ujarnya, untuk menyukseskan visi dan misi Jawa Barat yang merupakan kesepakatan politik antara DPRD Jabar bersama Gubernur Jabar.

“Dengan dampak Covid-19 ini, masyarakat merasakan bagaimana secara ekonomi maupun secara psikologis dampaknya. Kebijakan kita harus dipertajam untuk membantu masyarakat terdampak,” kata Achmad.

Pihaknya pun menggarisbawahi terkait dengan berbagai program-program, kesehatan, pendidikan, sosial, sampai infrastruktur, yang semuanya secara detailnya dilampirkan dalam penyampaian hasil reses, untuk ditindaklanjuti Pemprov Jabar.