Dinilai Membingungkan, Irfan Suryanagara Desak Ridwan Kamil Jelaskan Dasar Hukum Rekomendasi New Normal

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil segera memberi kejelasan terkait rekomendasi penerapan new normal kepada 15 daerah. Sementara Jabar tidak masuk dalam 102 daerah yang diizinkan Gugus Tugas Pusat untuk melaksanaan pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Irfan Suryanagara mengatakan, Pemprov Jabar harus bisa menjelaskan dasar hukum dikeluarkannya rekomendasi new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“Saudara Gubernur (Ridwan Kamil) harus harus bisa menjelaskan dasar hukum dikeluarkannya rekomendasi new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) jangan membingungkan pemerintah daerah”, kata Irfan kepada Terasjabar.co, Selasa (2/6/2020).

Pasalnya Irfan menilai, dampak dari PSBB ke New Normal sangat drastis. Dengan diberlakukannya hal tersebut, kini wilayah yang mendapat rekomendasi tidak lagi PSBB dan sudah bisa dimasuki warga dari luar daerah dengan mudah tanpa penjagaan di perbatasan.

“Hal ini sangat membingungkan, karena banyak daerah di Jabar masuk new normal berdasarkan rekomendasi Pemprov. Sedangkan pada kenyataannya tidak masuk daftar yang diizinkan oleh pusat,” ujar anggota Komisi III DPRD Jabar ini.

Menurutnya, respons atau pernyataan dari gugus tugas percepatan Penanganan COVID-19 Jabar yang mengembalikan pelaksanaan new normal pada daerah, malah membuat pemerintah kabupaten/kota menjadi kebingungan.

“Dengan mengembalikan pelaksanaan new normal kepada daerah justru mereka menjadi sangat bingung, mau ikut provinsi atau ikut yang daftar pusat. Kita itu sebenarnya new normal atau tidak? jadi bingung daerah. Pemprov harus bisa memberikan kepastian, jangan sampai daerah nantinya jadi salah langkah dan pada akhirnya Pemprov lepas tangan,” tegasnya.

“Intinya kalo mau memberikan kebijakan harus lebih teliti, dan selaraskan dulu dengan pusat. Kasian kabupaten/kota yang sudah mempersiapkan dan segera berlakukan new normal,” tambah Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini.