Kasus Dugaan Penembakan oleh Anak Bupati Majalengka, Begini Tanggapan Ridwan Kamil

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil prihatin atas dugaan penembakan yang dilakukan oknum PNS Majalengka. Ridwan Kamil meminta aparat hukum menindaknya sesuai aturan.

IN, anak Bupati Majalengka yang juga Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Majalengka mengajukan cuti kerja selama 24 hari sejak Rabu 13 November 2019. IN telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan terhadap kontraktor.

“Semua tindakan yang berimplikasi pada aspek hukum, itu harus ditindak secara tegas.  Saya belum punya simpulan karena masukan (informasi) dari Bupati Majalengka, ada rombongan debt collector, kira-kira begitu, yang melakukan penagihan dengan tindakan kekerasan,” kata Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (15/11/2019).

“Faktanya saat ini sedang didalami polisi. Saya tidak akan ambil simpulan. Siapa saja yang bersalah, tolong hukum sesuai aturan,” tutur dia.

Sekda Majalengka Diki Ahmad Sodikin menjamin cutinya IN tidak akan mengganggu pelayanan dan kinerja di Bagian Ekonomi dan Pembangunan yang dipimpinnya.

Terkait insiden yang menimpa IN, Sekda akan melakukan pemanggilan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pembinaan terhadap bawahan.

“Karena selama ini, baru informasi yang bersumber dari pemberitaan baik dari koran, televisi, dan media online serta media sosial. Sementara yang bersangkutan belum ditanya secara jelas. Makanya, saya akan melakukan pemanggilan guna mengklarifikasi bagaimana kejadian yang sebenarnya. Ini kewajiban saya untuk melakukan pembinaan terhadap bawahan,” ucapnya.

Pemanggilan diperkirakan baru akan dilakukan setelah IN selesai menjalani masa cuti. Sementara tindakan selanjutnya, menurut Sekda, masih menunggu proses hukum yang sedang ditangani kepolisian.

Kepastian status IN sebagai tersangka disampaikan Kapolres Majalengka Ajun Komisaris Besar Polisi Mariyono disertai Kasat Reskrim Ajun Komisaris M Wafdan Mutaqin. IN dijerat Pasal 170 KUHP Junto UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang cukup di antaranya visum dan saksi. Polisi telah memeriksa sembilan saksi sampai Kamis 14 November 2019.