Wacana Interpelasi DPRD Jabar Kembali Mencuat

Terasjabar.co – Wacana pengajuan hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, kembali mencuat. Pengajuan hak interpelasi itu ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait evaluasi kepemimpinan gubernur selama ini.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menjelaskan, pembahasan agenda interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat semakin mengerucut seiring komposisi pimpinan dan fraksi DPRD Jawa Barat sudah disahkan.

“Agenda interpelasi secara prinsip sudah tersosialisasi hanya kemarin memang posisi fraksi dan alat kelengkapan DPRD belum kokoh. Mudah-mudahan sekarang semakin intensif pembicaraannya,” ujar Asep, Jumat (4/10/2019).

Terkait pembahasan, Asep menilai semua fraksi sudah mulai bisa berkonsolidasi mematangkan substansi evaluasi yang akan ditanyakan kepada Gubernur Ridwan Kamil. Target interpelasi, menurut dia, semakin intensif karena setiap kesepakatan cepat ditawarkan dalam rapat harian.

“Jadi sementara ini secara fundamental DPRD Jawa Barat sudah bisa bekerja, sudah bisa difasilitasi kemarin kan teman-teman dewan tidak boleh ke mana – mana karena belum ada pimpinan definitif,” ujar dia.

Untuk diketahui, DPRD Provinsi Jawa Barat resmi dipimpin oleh Taufik Hidayat dari Partai Gerindra untuk periode 2019-2024. ‎Selain Taufik ada empat politisi lainnya yang juga resmi ditunjuk sebagai wakil ketua yaitu Achmad Ru’yat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ineu Purwadewi Sundari (PDIP), Ade Barkah (Golkar) dan Oleh Soleh (PKB).

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar mengimbau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk tidak panik terhadap agenda Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terhadap kinerjanya.

Ketua Fraksi Golkar, Yod Mintaraga menjelaskan, agenda interpelasi untuk memperjelas progres pembangunan yang sudah berjalan dan kebijakan tidak jelas yang dilakukan hingga pengalihan alokasi anggaran, merupakan hal wajar dilakukan lembaga Legislatif. “Jadi atau tidak jadi (interpelasi) itu bukan urusan gubernur,” ujar Yod, Selasa 20 Agustus 2019 lalu.

Yod menilai, seharusnya Ridwan Kamil punya inisiatif berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Jawa Barat ketika akan mengubah program pembangunan yang sudah disahkan dalam APBD.

Salah satu pembangunan yang disorot yaitu rencana revitalisasi Alun-alun Jonggol senilai Rp 15 miliar yang sudah disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada periode Gubernur Ahmad Heryawan, yang kemudian dialihkan ke pembenahan Situ Ciri Mekar Cibinong.

Yod menambahkan, hak interplasi bukan hal negatif untuk Gubernur Jawa Barat karena sudah diatur dalam Tata Tertib dan Undang – undang MD3.

“Interpelasi ini sebuah hal biasa, DPRD meminta pertanggung jawaban kepada Gubernur jika ada kebijakan yang menimbulkan keresahan, menimbulkan ganguan dan berdampak luas. Jadi biasa saja dan beberapa fraksi belum melihat sejauh itu,” ujar dia.