Demo di Depan Gedung DPRD Jabar, Massa: RUU PKS Tak Tepat Diterapkan di Indonesia

Terasjabar.co – Massa yang tergabung dalam Aliansi Ruang Riung Bandung melakukan demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dibatalkan.

Pantauan di lapangan, Senin (16/9/2019), massa memulai aksi dengan long march dari Masjid Pusdai menuju DPRD Jabar yang berjarak sekitar 800 meter. Dalam aksinya mereka menolak RUU PKS karena dianggap mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama dan moralitas bangsa Indonesia.

Salah seorang orator di atas mobil komando bahkan mendesak para anggota DPRD Jabar untuk ikut menyuarakan penolakan dan meminta Panja RUU KUHP dan RUU PKS DPR RI agar menghapus pasal-pasal bermasalah.

Salah seorang peserta aksi Hesti mengatakan, RUU PKS harus ditolak karena tidak sesuai syariat Islam.

“RUU PKS tidak tepat diterapkan di Indonesia karena bukan pada tempatnya,” ujarnya.

Keempat, kumpul kebo atau kohabitasi pada Pasal 419 dihukum lebih ringan dibandingkan kasus perzinahan biasa. Kelima, perkosaan pindah dari bab kesusilaan menjadi bab tindak pidana terhadap tubuh.

Sementara itu Ketua Aliansi Ruang Riung Bandung Andri Oktaviana menyatakan ada enam poin yang menjadi sorotan. Pertama, RKUHP dengan terang-terangan memperbolehkan pornografi dengan alasan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Kedua, membuka peluang diperkenalkannya konsep pendidikan seks ala liberal kepada anak-anak. Ketiga, mandulnya Pasal 417 tentang perzinahan, karena delik aduan bukan delik umum.

“Keenam, konsep marital rape pada Pasal 480 ayat 2a bukan merupakan nilai yang berasal dari masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Aksi yang dijaga aparat kepolisian ini berlangsung lancar. Aksi ini sekaligus menyerukan petisi untuk menolak RUU PKS dan meniadakan kelanjutan RUU PKS di sidang-sidang DPR RI dengan menandatangani spanduk.