Peta Badan Informasi Geospasial Jadi Acuan Pengambilan Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Jabar

Terasjabar.co – Pemanfaatan peta atau informasi geospasial sangat penting dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan ruang.

Ketua Pansus VII DPRD Jawa Barat Herlas Juniar mengatakan dalam pembahasan raperda perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, pihaknya memerlukan peta sebagai pedoman.

“Peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ini tentunya menjadi acuan yang kami harapkan dapat menjawab berbagai persoalan karena dengan peta dari BIG ini kami mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana pola dan tata ruang dalam raperda yang kami susun,” ujar Herlas yang telah melakukan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Pansus VII DPRD Jawa Barat ke Badan Informasi Geospasial, Selasa (23/7/2019).

Herlas menambahkan selain peta eksisting, ada beberapa persoalan yang juga mencuat yakni persoalan abrasi dan tanah timbul yang tentu mempengaruhi peta yang sebelumnya.

“Karena memang acuan kami dari sini, peta terbaru yang kami dapatkan sebagai upaya penyempurnaan dari Raperda RTRW yang sedang disusun. Mudah-mudahan datanya akurat sehingga ada kecocokan dengan apa yang selama ini kami bahas dalam pembahasan raperda,” ucap Herlas.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Pansus VII DPRD Jabar Daddy Rochanadi yang mengatakan Pansus VII sengaja datang ke Badan Informasi Geospasial untuk menyinkronkan peta.

“Karena salah satu syarat dalam Perda RTRW itu terlampir juga peta, jadi Pansus VII ingin memastikan bahwa peta dasar sudah dimiliki,” ucap Daddy.

Daddy menambahkan hal lain yang sangat penting bagi Pansus VII yakni kepastian terkait kondisi eksisting tanah timbul yang ada di Jawa Barat.

“Ini kan juga berpengaruh pada luas wilayah di masing-masing kabupaten kota yang berpengaruh pada perencanaan tata ruang mereka yang juga harus mengakomodir perda RTRW di tingkat provinsi,” jelas Daddy.

Setelah memperoleh peta yang jauh lebih detail dari BIG, Daddy menekankan Pansus VII segera menyinkronkan dengan data yang ada.

“Misalnya data dari BIG yang ternyata berbeda dengan data dari kehutanan. Di kehutanan masih hijau di sini sudah ada bolong atau dianggapnya menjadi laut, sinkronisasi seperti ini akan dilakukan di pansus,” ujar Daddy.

Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas pada Badan Informasi Geospasial Mulyanto Darmawan mengatakan kunjungan Pansus VII DPRD Jabar ini menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pemanfaatan peta atau informasi geospasial dalam pengambilan kebijakan dalam berbagai kehidupan pembangunan.

“Memang betul data statistik dapat menyajikan suatu informasi tentang kuantitas tetapi tentang sebarannya, lokasinya itu juga sangat penting sehingga diperlukan informasi geospasial,” ujar Mulyanto.

Mulyanto berharap Pansus VII bukan hanya mengawal materi substansi tetapi juga informasi petanya agar ada kesesuaian antara substansi draft perda dengan petanya.

“Contoh kalau seandainya di dalam perda disampaikan tentang sempadan sungai, maka harus tergambar
di dalam petanya. Harapan kami dalam selembar peta maka siapapun dapat melihat secara utuh tentang perencanaan suatu wilayah,” tambah Mulyanto.

Terkait tanah timbul dan abrasi, Mulyanto menekankan pihaknya memiliki data terakhir beberapa lokasi yang dikatakan sebagai tanah timbul dan abrasi. Namun begitu pihaknya hanya menyajikan data.

“Kebijakan sepenuhnya ada pada Peraturan-peraturan daerah. Tata ruang ini disusun dalam rangka menciptakan ruang hidup yang nyaman, aman, dan produktif. Jadi bila ada persoalan terkait tanah timbul diserahkan kepada daerah untuk bisa menyelesaikan hal tersebut,” ujar Mulyanto.