Komisi Informasi Jabar: Situs Hasil Seleksi PPDB Tingkat SMA Tidak Transparan Dan Akuntabel

Terasjabar.co – Keterbukaan informasi dalam pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Barat, dinilai tidak transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Dan Satriana, Senin, (1/7/2019).

Dan mengatakan, dalam situs lama resminya Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, https://ppdb.disdik.jabarprov.go.id/ hasil-seleksi hanya tertera nomor peserta, nama siswa, serta asal sekolah. Menurutnya, hal tersebut dapat memunculkan disinformasi bagi masyarakat dikarenakan informasi publik yang tidak lengkap.

“Secara substansial, pengumuman tersebut belum memenuhi hak informasi dan belum mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan, karena pengumuman hanya diberikan berdasarkan urutan alfabetik tanpa merinci jalur dan juga nilai nilai skoring yang diterima,” ucap Dan Satriana.

“Ini tentu belum memenuhi hak informasi masyarakat untuk mengetahui kenapa ada orang yang diterima dan ada orang tidak diterima itu kan akuntabilitas penerimaan kan melalui informasi jarak dan informasi skoring,” sambungnya.

Selain tidak memenuhi hak informasi masyarakat, Dan juga mengatakan, tidak rincinya informasi yang di dapatkan masyarakat dalam laman resmi hasil seleksi PPDB, seolah-olah Disdik Jabar tidak ingin mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan PPDB.

“Yang kedua, tidak mendorong partisipasi publik melakukan pengawasan, karena dengan menutup sebagian informasi tersebut maka publik tidak bisa ikut mengawasi, apakah peserta didik yang diterima sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak,” ujarnya.

Saat disinggung terkait potensi hancurnya tingkat kepercayaan publik terhadap Disdik Jabar, Dan menegaskan, hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar apabila masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara pendidikan yaitu Dinas Pendidikan.

“Iya, di sisi lain tentu dengan menutup sebagian informasi akan mengurangi kepercayaan publik terharap proses sistem ppdb ini, Tegas Dan Satriana.

“Wajar jika publik kemudian bertanya-tanya, apakah siswa-siswa yang masuk sesuai dengan kriteria yang diumumkan secara terbuka dan mengikuti prosedur yang diumumkan sebelumnya. Disdik memerlukan terbukanya informasi ini. Sehingga ppdb bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” lanjutnya.

Selanjutnya, Dan menambahkan, guna memenuhi hak informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan PPDB secara akuntabel. Disdik Jabar selaku penyelenggara PPDB, masih memiliki waktu untuk memperbaiki informasi dalam laman resminya tersebut.

“Untuk itu, saya kira masih ada kesempatan bagi dinas pendidikan, untuk merinci lagi informasi yang diumumkan, artinya informasi tersebut masih dibutuhkan sebagai bahan untuk melakukan pengaduan, misalnya informasi tersebut juga dibutuhkan oleh publik untuk ikut mengawasi PPDB akuntabel. Jadi menurut saya masih ada waktu bagi disdik untuk mengumumkan itu lebih rinci,” pungkas Dan Satriana.