Ada Pungli di SMPN 3 Ngamprah, Ini Kata Wagub Jabar

Terasjabar.co– Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum angkat bicara terkait adanya kasus dugaan praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan Kepala SMPN 3 Ngamprah dan Komite Sekolah.

Uu mengatakan, meski SMP bukan kewenangan Pemrov Jabar, tetapi pihaknya menyayangkan dengan adanya dugaan kasus pungli tersebut karena sekolahnya ada di lingkungan Pemprov Jabar.

“Maka kami menyayangkan dengan adanya kejadian seperti itu (pungli), itu adalah lagu lama,” ujarnya saat ditemui di SMKN 2 Cimahi, Jumat (21/6/2019).

Pihaknya berharap kejadian kasus pungli di lingkungan sekolah itu tidak terjadi lagi, khususnya di semua wikayah Jawa Barat.

“Mudah-mudah tidak terulang kembali dan hanya satu kali terjadi di Jawa Barat, khususnya di SMP,” katanya.

Untuk antisipasi hal seperti itu, kata Uu, pihak sekolah harus meningkatkan pengawasan agar kejadian pungli tidak terjadi lagi.

Diberitakan sebelumnya, Tim Saber Pungli Polres Cimahi membenarkan saat ini tengah menangani kasus dugaan praktik pungutan liar (Pungli) yang dilakukan Kepala SMPN 3 Ngamprah berinisial ME dan Komite Sekolah berinisial AB.

Dugaan pungli tersebut digunakan untuk keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Dalam dugaan pungli ini pihak sekolah menarik iuran Rp 150 ribu per siswa untuk membeli sejumlah unit komputer dan pungutan uang pemantapan Rp 385 ribu.

Kepala Seksi Pengawasan (Kasiwas) Saber Pungli Polres Cimahi, Ipda Ahmad, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa kepala SMPN 3 Ngamprah dan komite sekolahnya.

“Iya kami mendapat pelimpahan, saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” ujarnya saat ditemui di Mapolres Cimahi, Jalan Amir Machmud, Kota Cimahi, Jumat (21/6/2019).