Sekda Jabar Bentuk Tim Investigasi PPDB

Terasjabar.co – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa membentuk tim investigasi domisili untuk mengantisipasi calon peserta didik dengan domisili “palsu”. Hal itu sebagai tindak lanjut dari temuan tiga alamat tinggal calon peserta didik yang tidak sesuai domisili.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang juga Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jawa Barat mengatakan, pembentukan Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 sebagai respons arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menindak CPDB yang menggunakan kartu keluarga dan keterangan penduduk “bodong”.

“Kami concern untuk menegakkan PPDB yang akuntabel,” ucapnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika, usai rapat evaluasi PPDB di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).

Lebih lanjut Iwa menyebutkan ketiga alamat itu didapat setelah Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 melakukan pemeriksaan. Hasil temuan tersebut, kata Iwa Karniwa, akan dilimpahkan ke cabang dinas pendidikan di daerah. Kemudian, diteruskan kepada satuan pendidikan atau sekolah.

Nantinya, satuan pendidikan atau sekolah bersangkutan memanggil orang tua CPDB untuk memperbaikinya.

“Jadi, nanti sekolah yang akan memanggil supaya diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya, risiko orang tua,” ucapnya.

Iwa mengatakan ketiga calon peserta didik itu menggunakan jalur zonasi. Selain itu data yang diisi harus yang sebenarnya.

Disdukcapil akan lakukan verifikasi

Sementara itu, Ketua Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar, Heri Suherman, menjelaskan bahwa timnya dibentuk untuk memverifikasi domisili riil CPDB dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat dan Rukun Warga setempat.

“Kerja kami dibantu ketua RW. Kita tidak mungkin turun tanpa melibatkan RW. Nanti mereka yang akan membuat surat keterangan tinggal jika betul,” ucapnya.

Heri mengatakan, keterangan domisili hanya berhak dikeluarkan oleh Disdukcapil. Sedangkan, RW menerbitkan surat pernyataan tinggal sebagai pelengkap kartu keluarga (KK) apabila diperlukan.

Terkait KK, kata Heri, dapat dicetak dalam waktu singkat.

Jika pun ada KK baru, tetapi warga itu sudah tinggal belasan tahun, maka memerlukan surat pernyataan dari RW. KK baru bisa juga muncul karena ada pencetakan baru akibat pembaruan data.

“Untuk mengoptimalkan kerja, kami akan terus menguatkan lintas OPD. Termasuk menyampaikan hasilnya kepada publik secara berkala,” kata Heri.

Sekretaris Dinas Satpol PP Jawa Barat Sapta Yulianto Dasuki menyebut jika hasil verifikasi tim domisili mendeteksi ada indikasi tindak pidana, maka akan diserahkan kepada kepolisian. Satpol PP akan bertindak di ranah peraturan gubernur.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan yang juga pernah menjadi Dewan Pendidikan Jabar menyebutkan, tahun lalu tim pemantau PPDB dibentuk. Tim yang terdiri dari gabungan lembaga pendidikan ini menjadi pemantau sekaligus mengoreksi kekurangan sistem PPDB.