Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 Temukan Tiga Alamat Tak Sesuai

Terasjabar.co – Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan tiga alamat tinggal pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak sesuai domisili. Temuan ini akan diteruskan ke sekolah agar memanggil orangtua calon siswa.

Ketua PPDB 2019 Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, ketiga alamat itu didapat setelah tim melakukan pemeriksaan. Temuan itu akan disampaikan kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk selanjutnya diteruskan kepada satuan pendidikan atau sekolah.

Nantinya, satuan pendidikan atau sekolah bersangkutan. Sekolah akan memanggil orang tua calon siswa dan meminta mereka memperbaiki data.

“Jadi, nanti sekolah yang akan memanggil. Kami minta perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya, risiko orang tua. Sebab ini pakai jalur zonasi. Data yang disampaikan harus riil,” katanya didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika, usai rapat evaluasi PPDB di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).

Menurut Iwa, pembentukan Tim Investigasi Dominisili PPDB 2019 ini merespons arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur meminta agar pendaftar yang menggunakan kartu keluarga dan keterangan penduduk bodong ditindak.

“Soal verifikasi data CPDB (Calon Peserta Didik Baru) yang benar ini jadi perhatian kami agar proses PPDB berjalan akuntabel,” ucapnya.

Ketua Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar Heri Suherman menjelaskan, timnya dibentuk untuk memverifikasi domisili riil CPDB dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat dan Rukun Warga setempat.

“Kerja kami dibantu ketua RW. Kita tidak mungkin turun tanpa melibatkan RW. Nanti mereka yang akan membuat surat keterangan tinggal jika betul,” ucapnya.

Heri mengatakan, keterangan domisili hanya berhak dikeluarkan oleh Disdukcapil. Sedangkan, RW menerbitkan surat pernyataan tinggal sebagai pelengkap kartu keluarga (KK) apabila diperlukan.

Terkait KK, kata Heri Suherman, dapat dicetak dalam waktu singkat. Jika pun ada KK baru, tetapi warga itu sudah tinggal belasan tahun, maka memerlukan surat pernyataan dari RW. KK baru bisa juga muncul karena ada pencetakan baru akibat pembaruan data.

“Untuk mengoptimalkan kerja, kami akan terus menguatkan lintas OPD. Termasuk menyampaikan hasilnya kepada publik secara berkala,” kata Heri Suherman.

Sekretaris Dinas Satpol PP Jawa Barat Sapta Yulianto Dasuki mengatakan, jika hasil verifikasi tim domisili mendeteksi ada indikasi tindak pidana, maka akan diserahkan kepada kepolisian. Satpol PP akan bertindak di ranah Peraturan Gubernur.

“Kalau ada hubungannya dengan Kabupaten/Kota, maka kami juga akan melibatkan Satpol PP Kabupaten/Kota,” ucapnya.