MUI Jabar Serahkan Keputusan Fatwa Haram Game PUBG ke Pusat

Terasjabar.co – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya keputusan pertimbangan fatwa haram game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) kepada MUI pusat. MUI Jabar mengaku tidak punya kewenangan.

MUI Jabar merespons berbagai fenomena itu dengan mengkaji game PUBG. Nantinya, sambung dia, kajian tersebut akan menjadi dasar rekomendasi atau masukan kepada MUI pusat untuk mengeluarkan fatwa.

Wacana mengeluarkan fatwa haram game PUBG mengemuka pascakasus penembakan brutal yang menewaskan puluhan orang yang tengah beribadah di dua masjid Selandia Baru. Pelaku penyerangan disebut-sebut terinspirasi game berbasis online tersebut.

Selain itu, di wilayah India, game besutan Tancent Games itu telah dilarang dimainkan anak-anak dan remaja lantaran mengandung kekerasan. Bahkan, kepolisian di India mengancam hukuman penjara bagi yang kedapatan main game tersebut.

“Kita belum bicara soal fatwa. Kita lakukan kajian mesti komprehensif. Nanti hasil (kajian) umpamanya game ini punya pengaruh negatif, kita akan usul ke pusat untuk mengeluarkan fatwa. Karena kalau buat fatwa itu harus pusat,” kata Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar, saat dihubungi, Kamis (21/3/2019).

Wacana fatwa haram PUBG ini, lanjut dia, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap produk teknologi. Langkah ini, menurut Rafani, justru untuk mendorong para developer game agar menghadirkan atau membuat game yang dapat memberi nilai manfaat untuk kemajuan bangsa, bukan sebaliknya.

“Dalam agama ada kaidah jadi menolak kemafsadatan (kerusakan) tentu harus didahulukan. Kalau sesuatu barang kegiatan ada manfaat seperti game, tapi menimbulkan kemafsadatan besar itu harus dihentikan,” ucapnya.

“Tapi ini bukan berarti kita antigame atau produk IT. Tapi bagaimana game menjadikan anak dengan game ini bisa lebih cerdas, lebih taat. Ini tantangan bagi ahli (pembuat) game,” tutur Rafani menegaskan.