Pemprov Jabar Kebut Serapan Anggaran Sampai Akhir Tahun

Terasjabar.co – Menjelang akhir tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat proses belanja modal di sejumlah organisasi perangkat dinas (OPD). Dengan demikian, penyerapan APBD 2018 bisa maksimal sampai sisa waktu penyerapan APBD Jabar 2018.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan hingga akhir pekan lalu, serapan APBD Jabar 2018 yang berjumlah Rp 35,75 triliun baru terserap Rp 32,26 triliun atau baru mencapai 90,22 persen.

Hingga akhir Desember, pihaknya menargetkan realisasi antara 93 persen sampai 95 persen.

“Target ini sesuai dengan angka total belanja yang jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya,” kata Sekda, Selasa (25/12)

Berdasarkan evaluasi 45 OPD yang di Pemprov Jabar, pihaknya akan menggenjot sejumlah OPD yang penyerapan anggarannya masih di bawah 85 persen.

Dari 45 OPD yang ada, penyerapan paling bawah ada pada Dinas Kesehatan yang memiliki anggaran Rp 1,23 triliun tetapi baru terserap Rp 778,43 miliar.

“Selanjutnya Dinas Perumahan dan Pemukiman baru Rp 110,95 miliar dari Rp 151,14 miliar,” tuturnya.

Iwa mengatakan OPD yang penyerapan anggarannya masih di bawah 85 persen adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

“Masih ada OPD yang di bawah 85 persen perlu terus kita dorong untuk mempercepat pembayaran belanja modalnya. Kalau itu sudah masuk maka penyerapan akan melesat. Ini OPD yang kita pantau sampai masa akhir, kami lihat masih ada waktu,” ujarnya.

Iwa menuturkan penyerapan paling cepat ditunjukan di OPD yakni Sekretariat DPDR Jabar yang memiliki anggaran Rp 87,03 miliar dan sudah terserap Rp 86,78 miliar atau realisasi 99,72%, Bappeda dari anggaran Rp 78,03 miliar sudah terealisasi Rp 77 miliar.

Satpol PP dari Rp 29,64 miliar sudah diserap Rp 29,37 miliar. Selain volume yang lebih besar dibanding sebelumnya, Iwa mengatakan sejumlah OPD melakukan serapan menjelang akhir tahun secara pelan karena bersikap hati-hati dalam proses pencairan.

“Ini akan diketahui pada 2 Januari 2019 antara 93 persen sampai 95 persen, namun kita pastikan realisasi penyerapan 2018 secara kuantitatif lebih besar dibanding 2017, tapi kami juga mengantisipasi jika prosentase sama atau lebih rendah dibanding 2017 lalu,” tuturnya.

Pada 31 Desember 2018 pun, katanya, APBD Jabar 2019 harus sudah menjadi produk hukum. Saat ini, Pemprov dan DPRD Jabar terus mempercepat jadwal rapat badan anggaran terkait hasil evaluasi Kemendagri atas RAPD Jabar 2019.