Terkait Lambatnya Penanganan Sektor BBWS, Emil: Kewenangannya Bukan di Kami

Terasjabar.co – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diminta untuk dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Pasalnya, selama ini setiap daerah yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS), seringkali memakan waktu dalam menerima progres perbaikan infrastruktur sungai. Seperti tanggul, normalisasi, pembuatan sodetan dan lain-lain. Akibatnya, saat musim hujan tiba, seringkali air melimpas ke rumah-rumah warga hingga terdampak banjir.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Rangka Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat (KOPDAR_GWPP) di Hotel Prima Cirebon, Kamis (22/11/2018) kemarin. Usulan itu disampaikan Wakil Bupati Indramayu, Sopandi.

Menanggapi usulan itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyampaikan ke pemerintah pusat. Emil sapaan akrabnya, mengakui soal lambatnya penanganan dapat merugikan masyarakat, khususnya masalah potensi air sungai.

“Soal BBWS, tidak bisa dijawab sekarang karena kewenangannya bukan di kami. Tapi kita akan menyampaikan curhatan dari tingkat II, karena memang urusan air ini kan banyak potensi bencana,” kata Emil

Emil komitmen akan memperjuangkan usulan itu. Namun demikian, sebelum melangkah, hendaknya semua usulan berbasis data.

“Harus diinformasikan dengan jelas, (sebab) saya butuh data,” demikian Emil.