Respons KSPSI Jabar Soal Penetapan UMK 2019

Terasjabar.co – Pemprov Jabar tetap mengacu pada PP 78/2015 tentang pengupahan dalam menetapkan UMK 2019. Kenaikan hanya berkisar 8,03 persen dari UMK tahun sebelumnya.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto mengaku kecewa dengan penetapan UMK tahun 2019. Sebab tidak sesuai dengan usulan buruh yang meminta kenaikan 20 persen.

“Tentu hari ini kami kecewa dengan keputusan (UMK 2019) gubernur. (Gubernur) tidak konsisten, dengan janjinya ingin mengkaji (usulan 20 persen),” kata Roy saat dihubungi via telepon genggam, Rabu (21/11/2018).

Menurut dia, Gubernur Jabar Ridwan Kamil semestinya mencontohkan langkah berani yang diambil Gubernur Jatim Soekarwo. Dia mengatakan UMK di 21 daerah di Jatim tidak mengacu PP 78. Sebab, kata Roy, langkah tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Tentu (gubernur Jabar) enggak ada keberanian, yang berani itu Jatim. Hampir setengahnya di atas (PP 78) semua, artinya punya keberanian Jatim. Ketika mengabaikan PP 78 enggak melanggar aturan, karena Undang-undang 13 mengatur itu,” tuturnya.

“Harapan kita gubernur baru mudah-mudahan berpihak sama buruh. Rupanya sama saja dengan apa yang ditetapkan gubernur sebelumnya,” Roy menambahkan.

Menyikapi keputusan tersebut, para buruh dalam waktu dekat akan menggugat penetapan UMK tahun 2019. Para buruh segera membahas langkah-langkah penolakan tersebut.

“Pertama ada dua alternatif penolakan melalui demo atau gugat SK. Ini yang sedang akan kami sikapi dalam waktu dekat,” ujar Roy.

Pemprov Jabar resmi menetapkan besaran UMK 2019 untuk 27 kabupaten/kota, Rabu (21/11/2018). UMK Kabupaten Karawang menjadi paling tinggi sebesar Rp4.234.010,27 dan Kota Banjar terkecil Rp1.688.217,52.

Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/kep 1220-yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019.