APBD-P Ditolak, Mobil Damkar Kota Bandung Terancam Tak Punya Bensin

Terasjabar.co – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 Kota Bandung ditolak oleh Pemprov Jabar karena terlambat mengajukan.

Plh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna membenarkan mengenai penolakan tersebut. Namun Ema yang baru sehari menjabat sebagai Plh Sekda belum tahu secara detail mengenai apa saja anggaran yang terhambat.

“Sekarang ini masih diproses di BPKA Kota Bandung. Hanya satu saya ingat misalnya untuk BBM kendaraan pemadam kebakaran,” ujar Ema, Sabtu (3/11/2018).

Menurut Ema karena hal itu berisfat penting dan mendesak maka kepala daerah akan melakukan pergeseran dan mengeluarkan peraturan agar ada anggaran lain sebagai pengganti.

“Kalau itu tidak dilakukan pergeseran dengan penguatan peraturan kepala daerah, kalau terjadi kebakaran masa alasan tidak ada BBM kemudian ini tidak diantisipasi,” katanya.

Disinggung soal anggaran lain yang terhambat dan perlu segera solusi, Ema menyebut salah satunya adalah pembayaran sejumlah proyek kepada pihak ketiga yang seharusnya bisa dilakukan hingga akhir tahun ini.

“Honor RT RW juga masuk ke poin-poin yang nanti harus kita cari solusinya seperti apa,” katanya.

Ema mengatakan prinsipnya setiap kebijakan yang diambil tidak boleh menyalahi regulasi. Sehingga niat baik pemerintah untuk mencari solusi tidak malah menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Maka kita harus hati-hati menyikapi, mencermati itu. Tapi tetap mencari solusi terbaik demi aspek transparansi, akuntabilitas dan keadilan juga,” ucapnya.

Saat ini, kata Ema, ia sedang melakukan kajian dan evaluasi bersama BPKA untuk meninventarisir mana saja hal-hal yang bisa diintervensi dengan peraturan kepala daerah agar segera dicarikan solusi terbaik.