Dewan Pertanyakan Hasil Pengelolaan Aset Pemprov Jabar

Terasjabar.co – Ketua Pansus 4 DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mempertanyakan hasil pengelolaan aset yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Daddy menyatakan, di DKI Jakarta hasil pengelolaan aset selama Januari-September 2018 mencapai Rp. 143 miliar. Angka tersebut disampaikan oleh Dinas Pengelolaan Aset Daerah (DPAD) DKI Jakarta.

“Di DKI memang dipisahkan antara dinas yang mengurusi aset dan dinas yang mengurusi keuangan. Ini berbeda dengan Jawa barat yang menjadikan kedua bidang yang beririsan tersebut di bawah satu lembaga, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),” kata Daddy, Senin (22/10/2018).

Daddy menjelaskan, tidak seperti di DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat maupun Jawa Tengah belum memfokuskan diri hanya pada sisi PAD. Hal ini dikarenakan kedua provinsi tersebut masih berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

“Kami paham masalah tersebut. Hanya saja, seandainya dari pengelolaan barang milik daerah oleh BPKAD bisa pula dihasilkan PAD, kenapa tidak dilakukan? Bukankah selama ini ada gap (kesenjangan) yang menganga begitu besar antara pos pendapatan dengan pos belanja di Jabar?” jelas Daddy.