Ridwan Kamil Ingatkan Kini Gubernur Bisa Mencabut Perwal atau Perbup

Terasjabar.co – Gubernur Jabar Ridwan Kamil ­mengajak seluruh kepala daerah dan DPRD di Jabar untuk mendalami PP Nomor 33/2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Peraturan yang menguatkan peran gubernur atas wali kota dan bupati itu, akan membuka ­peran dewan dalam koordinasi dan ­komunikasi soal kebijakan.

“Saya titip DPRD (Kota Bandung), ada PP Nomor 33/2018. Ada kewenangan baru gubernur. Agar dipelajari ASN dan anggota dewan. Semangat PP ini, kewenangan gubernur lebih jelas. Perwal pun bisa dibatalkan,” ujar Emil sapaan akrabnya, dalam sam­butan di Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Pidato Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota Bandung Periode Tahun 2018-2023, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (2/9/2018).

Dengan aturan baru itu, Ridwan meyakini ada banyak hal yang harus dipelajari tentang kewenangan da­lam koordinasi antara kepala daerah dan DPRD di provinsi serta kabupa­ten/kota.

Dalam PP itu, kata Emil, gubernur bisa memberi sanksi dan penghargaan bagi kabupaten/­kota. Di sisi penghargaan, banyak program bantuan dari gubernur, khususnya untuk Kota Bandung.

“Untuk Bandung ada dua jalan layang. Silakan tentukan lokasinya. Ada bantuan 2 pasar direnovasi. Mang­ga diatur. Rezeki jangan ditolak. Saya akan memperbaiki akses ke lokasi wisata Rp 15 miliar. Untuk menciptakan destinasi baru, ada Rp 40 miliar per kota. Bisa untuk menjaga 7 juta wisatawan ke Bandung. Du­lu bantuan keuangan ke Kota Bandung minim. Kalah oleh (dae­rah) lain ratus-ratus (miliar), kita (Bandung) puluh-puluh,” ujarnya.

Sementara itu, Oded berharap, dengan adanya mantan Wali Kota Bandung sebagai Gubernur Jabar, kemitraan dengan pemprov akan terjalin dengan semakin baik.

“Ka­lau kemarin berjuang dengan Kang Emil secara politis sejak awal, kini saya akan meneruskan membangun Kota Bandung. Tentu saja komuni­kasi dan kolaborasi dengan provinsi akan kita tingkatkan,” ujar Oded.