Persidangan Pengadilan Negeri Bandung Lumpuh, Semua Jadwal Sidang Dibatalkan

Terasjabar.co – Proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung lumpuh. Semua jadwal persidangan Senin, 17 September 2018 dibatalkan.

“Udah jauh jauh datang kesini eh malah tidak ada sidang,” ujar Agus, salah seorang pengunjung sidang ditemui di Gedung Pengadilan Negeri Bandung, Senin (17/9/2018).

Berdasarkan pantauan, ruang persidangan pun kosong, sepi tanpa aktivitas. Beberapa agenda persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang seharusnya digelar terpaksa dimundurkan. Di antaranya kasus putusan Kejari Depok, kemudian kasus dugaan korupsi mantan Bupati Bandung Barat Abubakar.

“Tidak ada sidang, yang (Kejari) Depok diundur. (sidang) KPK yang Abubakar diundur Rabu, 19 September 2018,” kata salah seorang pembawa tahanan kejaksaan.

Tidak adanya persidangan tersebut adalah dampak digelarnya pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) Ketua PN Kelas 1A Khusus Bandung. Hal itu berimbas lumpuhnya pelayanan publik, terutama persidangan.

Edison dilantik menjadi Ketua PN menggantikan Jupriyadi yang dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Palembang.

Belum ada keterangan resmi dari PN Bandung soal ditundanya agenda persidangan lantaran ada agenda pelantikan tersebut.

Sebelumnya, Ombudsman RI menyoroti banyaknya agenda persidangan yang sepi pada Senin pekan lalu, pasca menggelar inspeksi dadakan (Sidak) ke lembaga peradilan tersebut. Bahkan berdasarkan informasi yang mereka terima banyaknya sidang yang ditunda lantaran beberapa hakim mengikuti turnamen tenis di Bali.

“Waktu kunjungan ke ruang teman-teman media, saya baru tahu sempat ada layanan proses sidang yang agak sepi bahasanya hari Senin kemarin, karena kebetulan lagi ramai-ramai ke Bali untuk tenis rupanya. Senin kemarin hakim sepi, sidang sepi, layanan juga sepi karena pada ikut lomba tenis,” kata salah seorang anggota Ombudsman RI Ninik pekan lalu kepada wartawan.

Namun pernyataan Ombudsman tersebut dibantah Humas PN Bandung Wasdi Permana yang menyebutkan sepinya persidangan bukan kepergian hakim yang ke Bali.

“Iya memang ke Bali hanya pak ketua, wakil dan dua orang hakim. Datang ke Bali untuk menyerahkan sertifikat akreditasi. Tapi sepinya sidang bukan karena ke Bali,” katanya.

Yang jelas, Wasdi menegaskan, sidang Senin itu tidak banyak karena hanya tipikor yang memang sedikit. Adapun sidang PHI (pengadilan hubungan industri) sidangnya tidak digelar di gedung PN, melainkan di gedung lain bekar pengadilan tinggi di Surapati.