Banggar DPRD Kalbar Terima “Kanuragan” Mumpuni dari DPRD Jabar

Terasjabar.co – Lantaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (TA) 2018 berpotensi defisit, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalbar pun melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Jawa Barat beberapa hari yang lalu.

“Kita bertanya kepada DPRD Jawa Barat tentang bagaimana menyikapi potensi defisit tersebut,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar via WhatsApp (WA) di sela Kunker-nya.

Baca Juga: DPRD Jabar Berbagi Ilmu dengan DPRD Kalbar

Menurut Legislator Jawa Barat, ungkap Suriansyah, setiap tahun memang selalu ada potensi defisit anggaran.

“Tetapi selalu bisa diatasi dengan berbagai usaha,” katanya.

Adapun usaha-usaha yang dimaksudkan DPRD Jawa Barat tersebut, di antaranya:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Usaha yang ditempuh Provinsi Jawa Barat ini juga telah dilakukan di Provinsi Kalbar dalam menyikapi potensi defisit APBD TA 2018.

“Kami sudah mendorong TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan PAD. Kemudian juga melakukan rasionalisasi dan efisiensi di Organisasi-organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga terjadi efisiensi sampai hampir 18 persen,” ungkap Suriansyah.

2. Mendorong Peningkatan Pendapatan Lain

DPRD Provinsi Jawa Barat selalu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan pendapatan lain di luar pajak-pajak daerah, dan PAD yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Ini yang harus menjadi pelajaran bagi Provinsi Kalbar. Bagaimana perusahaan-perusahaan daerah seperti Bank Kalbar, PT Jamkrida, PT Askrida, atau PT Aneka Usaha, menjadi sumber PAD yang signifikan,” kata Suriansyah.

Ia mengungkapkan, Bank Jabar Banten bisa menghasilkan PAD hampir Rp500 Miliar. Sedangkan Bank Kalbar masih berkisar Rp70 Miliar saja.

“Tentu volume usaha Bank Kalbar harus ditingkatkan lagi,” ujar Suriansyah.

Kemudian BUMD-BUMD di Jawa Barat banyak menghasilkan pendapatan lainnya, seperti mengelola Bandar Udara (Bandara), Jalan Tol dan berbagai hotel milik daerah.

“Semuanya menghasilkan PAD. Sehingga APBD Jawa Barat hampir Rp16 Triliun. Bandingan dengan Kalbar yang baru berkisar Rp 1,3 Triiuan sampai Rp 1,5 Triliun,” papar Suriansyah.

3. Meningkatkan Negosiasi ke Pemerintah Pusat

Suriansyah mengungkapkan, dalam hal pembangunan infrastruktur, DPRD dan Pemprov Jawa Barat meningkatkan negosiasi dengan Pemerintah Pusat (Pempus).

“Agar biaya-biaya pembangunan seperti melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan lain-lain, bisa lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang dilakoni dengan meningkatkan lobi-lobi ke Pempus tersebut, di antaranya Bandara, Jalan Tol, Pelabuhan.

“Tentunya juga menyiapkan anggaran sendiri. Sehingga potensi atau volume anggaran mencukupi untuk membangun proyek-proyek yang besar,” ucap Suriansyah.

Terkait dengan rencana Pemprov Kalbar yang membangun Pelabuhan Samudera atau Pelabuhan Ekspor, Provinsi Jawa Barat juga sedang menjalani prosesnya di Subang.

“Beberapa kali perpindahan lokasi, dan terakhir di Subang,” ungkap Suriansyah.

Kemudian, lanjut Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar ini, Pemprov Jawa Barat sedang proses penyelesaian pembangunan Bandara berstandar internasional di Majalengka. Kualitasnya sama dengan Bandar Soekarno-Hatta (Soeta).

“Jawa Barat membangun ini tidak sendirian, tetapi dibantu Pemerintah Pusat,” beber Suriansyah.

Terkait dengan upaya meningkatkan ketersediaan dana dari PAD dan pembangunan infrastruktur tersebut, menurut Suriansyah, Provinsi Kalbar memang perlu banyak belajar dari Provinsi Jawa Barat.