Kunjungan DPRD Kalbar ke DPRD Jabar, Konsultasikan LKPJ Gubernur TA 2017

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi  Kalimantan Barat terkait Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2017. Pertemuan berlangsung di ruang Banmus Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (28/3/2018).

Ketua Pansus LKPJ DPRD Provinsi Jawa Barat, Gatot Tjahyono mengatakan, pada prinsipnya pembahasan LKPJ secara umum hampir sama dengan yang dilakukan Pansus LKPJ DPRD Provinsi Jawa Barat. Mengingat di Jawa Barat kepemimpinan gubernurnya tengah memasuki masa akhir jabatan.

“Konten pembahasannya hampir sama dengan di Provinsi Jawa Barat dimana provinsi jawa barat sedang memasuki masa LKPJ gubernur, apa yg ditanyakan sama yg berkaitan dengan laporan gubernur dan juga kinerja gubernur selama 5 tahun,” Ujar Gatot.

Dia mengharapkan, pembahasan LKPJ gubernur tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat. Sehingga Pansus LKPJ Gubernur pun dapat segera selesai.

Dalam pertemuan tersebut didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. Daud Ahmad dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Eddy Setiawan.

Sementara itu, Wakil Ketua LKPJ Gubernur, Ali Hasan menilai ada sedikit perbedaan antara pembahasan LKPJ Gubernur di Jabar dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Perbedaannya pada pembahasan awal yang dilakukan oleh komisional dan pendalaman pembahasan oleh Pansus LKPJ Gubernur. Sedangkan di DPRD Kalimantan Barat sebaliknya dari pembahasan yang dilakukan DPRD Jabar.

“Hampir semua sama, hanya saja yang namanya pansus tupoksinya untuk mengevaluasi dan mengsinkronisasi kinerja dari dewan dan gubernur,” ujar Ali.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suryansyah menuturkan, kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka study banding Pansus LKPJ Gubernur TA 2017. Dari pertemuan tersebut ada beberapa masukan terkait dengan kemajuan pembangunan di Kalbar, salah satunya dalam pelayanan kesehatan yang dapat diadopsi yakni pemberian bantuan keuangan ke kabupaten kota. Pasalnya, selama ini belum dioptimalkan dengan bantuan keuangan tersebut, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lambat dan kurang terjangkau.

“Dengan memberi bantuan ke kabupaten kota ini kami menilai akan berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah,” ujar Suryansyah.

Dia menambahkan, bidang ekonomi pembangunan pun dapat diadopsi dengan mengundang para investor untuk berinvestasi di wilayah Kalbar. Dengan begitu, serapan ketenagakerjaannya pun dapat meningkat dengan signifikan. Geliat ekonomi menengah pun dapat terdampak dengan adanya investasi tersebut.

“Kami mendapat masukan soal tenaga kerja bagaimana bisa menjadi luas serapannya karena adanya investasi yang masuk ke Jabar. Selain itu, ada juga program kredit cinta rakyat, yang menjangkau kredit kepada pelaku usaha ekonomi lemah, dan semua ini akan dibawa dan diimplementasikan di provinsi kalimantan barat. Tentunya kami akan merekomendasikan kepada gubernur provinsi kalimantan barat,” pungkasnya. (*)

Humas DPRD Jabar