Polemik Pembangunan Perum Cireundeu, Dewan Akan Panggil Wali Kota Cimahi, Bappeda dan Pengembang

Terasjabar.co – Anggota Komisi III, DPRD Kota Cimahi menyayangkan sikap Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna yang menandatangani izin prinsip proyek Griya Asri Cirendeu, tanpa melihat kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap lingkungan.

Saat melakukan sidak, tim dari Komisi III tersebut sempat mengecek kelengkapan berkas administrasi perizinan dari pengembang yakni, PT Nur Mandiri Jaya Properti.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cimahi, Abdul Mahfuri mengatakan, pada berkas tersebut tertera jika ijin prinsip ditandatangani langsung oleh Ajay pada 3 Januari 2018.

“Izin prinsipnya sudah ditandatangani Pak Wali (Ajay) dan yang salah belum punya IMB sudah dibangun,” ujar Abdul di Kampung Adat Cireundeu, Selasa (24/4/2018).

Komisi III pun sangat menyangkan sikap pengembang yang langsung melakukan aktivitas pembangunan padahal IMB belum dikantongi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi menginginkan pembangunan Griya Asri Cireundeu dihentikan sebelum semua izinya terpenuhi. Pasalnya, selain belum mengantongi IMB, dampaknya terhadap lingkungan sangat besar atas adanya pembangunan tersebut.

‎Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Dedi Kusnadi, mengatakan selain kesalahan pengembang belum memiliki IMB tapi sudah melakukan aktivitas pembangunan di bukit Cireundeu itu.

“Kita rekomendasikan pemerintah harus hentikan kegiatan pembangunan ini sebelum terpenuhi izin,” kata Dedi di Kampung Adat Cireundeu, Selasa (24/4/2018).

Atas hal tersebut Komisi III pun akan memanggil Wali Kota, instansi terkait dan pengembang untuk permasalahan tersebut. Tak hanya itu, Dedi pun akan segera memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi.