Demiz: Pemerintah Kabupaten/Kota Belum Mengoptimalkan Layanan Portal Priangan

Terasjabar.co – Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar mengatakan hingga saat ini, pemerintah kabupaten/kota belum mengoptimalkan layanan portal Priangan.

Daerah diminta aktif memperbaharui data perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat melalui portal informasi harga pangan (Priangan) yang dikeluarkan forum koordinasi pengendalian inflasi daerah (TPID) Jawa Barat.

“Kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi memang menjadi salah satu permasalahan ekonomi masyarakat. Sebetulnya ada portal priangan yang melaporkan setiap hari harga-harga barang, tapi sekarang ini belum berjalan,” jelas Deddy saat melakukan silaturahmi dengan para pedagang di Pasar Cisarua Bogor, Minggu (1/4/2018).

Dalam pemantauan di Pasar Cisarua ini dirinya banyak mendapat masukan dari para pedagang terutama erkait dengan kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Terlebih kenaikan harga beberapa komoditas dinilai tidak wajar.

Menurutnya hal tersebut tidaklah lepas dari kurang optimalnya pengawasan harga pokok dan tidak optimalnya up dating data harga komoditas kebutuhan pokok pada portal priangan TPID Jabar.

Apalagi pemerintah kabupaten kota pun tidak aktif melakukan pembaharuan data harga harga kebutuhan masyarakat di Portal Priangan. Bahkan hanya ada 3 kabupaten kota yang aktif melakukan pembaharuan data.

“Hanya baru 3 kota yang sudah jalan,salah satunya Kota Bandung. Padahal 27 kabupaten kota sudah di training oleh Bank Indonesia dan TPID Jabar, tapi portal ini tidak berjalan dengan semestinya, karena setiap kabupaten kota tidak disiplin update data harga. Sehingga ketahuan harga komoditi disatu dan tempat lainnya itu mungkin terlalu jauh jaraknya, ini akan terjadi inflasi di daerah tersebut,” jelasnya.

Mestinya, lanjut Deddy pemerintah kabupaten kota bisa aktif melakukan up dating data harga komoditas kebutyhan pokok masyarakat, sehingga bisa menjadi panduan para petani di sektor hilir, pedagang dan konsumen. Termasuk juga bisa mengetahui stok komoditas di suatu daerah.

“Sebetulnya dengan laporan tadi kita bisa tahu dimana kekosongan barang, tapi karena ga di update masyarakat jadi korban dari inflasi,” katanya.

Karena itulah pihaknya menghimbau pemerintah kabupaten/kota untuk bisa mengoptimalkan layanan portal pringan sehingga bisa menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

“Dorongannya ya harus disiplin, ini kan masalah reformasi birokrasi. Birokrasi reformasi sangat penting ini akibat ketidak disiplinan ASN, rakyat jadi korban, makanya up dating data komditas sangat penting,” katanya.

Sementara itu disinggung dengan pemantauannya di Pasar Cisarua Bogor, pihaknya meminta agar pengelola pasar dan pedagang bisa menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Terutama dalam hal pengelolaan sampah.

“Masalah sampah merupakan hal yang terjadi di setiap pasar, tentunya itu harus dikelola dengan baik. Sehingga pasar tradisional pun bisa lebih nyaman,” katanya.