Sembilan Kabupaten di Jabar Terpilih Untuk Program Digitalisasi Pertanian

Terasjabar.co – Sebanyak sembilan kabupaten di Jawa Barat yang menjadi lokasi pengembangan program kewirausahaan tani dan digitalisasi sistem pertanian. Kesembilan kabupaten tersebut ialah Kabupaten Indramayu, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Garut, Ciamis, Sumedang, Majalengka, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Program Kewirausahaan Tani dan Digitalisasi Sistem Pertanian ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di lokasi Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Kabupaten Indramayu, turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Presiden Jokowi dalam siaran pers Biro Humas Setda Jawa Barat menyatakan Wirausaha Tani dan Digitalisasi Sistem Pertanian ini dikembangkan dalam bentuk sebuah perseroan, yaitu PT Mitra Bumdes Bersama (MBB). PT MBB ini di bawah pembinaan perusahaan-perusahaan BUMN. Sembilan kabupaten di Jabar pun dipilih untuk pengembangan program ini sebagai perintis kawasan kewirausahaan pertanian.

Dalam sambutannya di acara peresmian, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani tidak bisa dilakukan sendiri oleh petani. Perlu ada kelompok atau korporasi yang menanganinya.

“Tidak bisa lagi petani berjalan sendiri sendiri, dan petani harus diorganisir. Untuk bisa berkompetisi kelompok petani harus menjadi kelompok dalam jumlah yang besar,” ungkap Jokowi dalam sambutannya.

“Saya memiliki kepercayaan kalau corporate bisa melalukan pekerjaaan besar, petani juga bisa melakukan pekerjaan besar,” lanjutnya.

PT MBB ini berdiri agar petani tidak hanya bisa menjual padi dalam bentuk gabah saja. Namun, melalui perseroan ini petani bisa menjualnya hingga telah menjadi beras dalam packaging yang baik.

“Ini yang harus diubah. Gabah nanti harus dijualnya ke MBB dan nanti dalam bentuk beras bisa langsung dijual. Keuntungannya akan lebih besar,” tutur Jokowi.

“Kalau petani bisa berjualan beras, baru di situlah petani bisa memiliki kesejahteraan yang baik,” tambahnya.

Jokowi pun akan memantau perkembangan PT MBB Sliyeg selama enam bulan ke depan. Apabila perusahaan berhasil, akan menjadi contoh pengembangan usaha tani dan sistem digitalisasi pertanian di Indonesia.

“Ini (PT MBB Sliyeg) contoh bersama yang akan saya liat enam bulan ke depan. Kalau ini berjalan baik akan kita lakukan di seluruh pertanian di Indonesia,” tukasnya.

Saham PT MBB Sliyeg 51 persen akan dikuasai oleh Mitra Bumdes Nusantara (MBN) yang merupakan anak perusahaan dari tujuh BUMN, yaitu Perum Bulog, Danareksa, PPI, PIHC, RNI, PTPN III, dan Pertamina Retail. Sementara 49% sisanya dimiliki oleh Perkumpulan Gapoktan Bersama, terdiri dari 14 Gapoktan dan Perkumpulan Bumdes Bersama terdiri dari Bumdes dari 14 Desa.

Sedangkan pembagian hasil usaha tidak mencerminkan porsi saham tersebut. Melainkan 80 persen untuk perkumpulan Gapoktan dan Bumdes dan 20 persen untuk PT MBN.

Keterlibatan BUMN dalam MBB adalah untuk mendukung manajemen profesional dan teknologi informasi digital. Sehingga diharapkan pengelolaan MBB lebih profesional dan governance.

Ekosistem kewirausahaan pertanian yang dibentuk dengan sinergi BUMN ini, didasari oleh digitalisasi sistem pertanian yang dikembangkan oleh PT Telkom melalui aplikasi Logistik Tani (Logtan). Aplikasi ini mengintegrasikan semua proses bisnis pertanian dari masa pra tanam – tanam – panen – hingga pascapanen.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno berharap dengan adanya PT MBB ini bisa membantu petani lebih mandiri dan memiliki daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.

PT MBB sendiri memiliki fasilitas seperti mesin pengering padi yang dapat mengeringkan gabah kering panen, sebanyak 30 ton dalam satu siklus pengeringan selama 16-18 jam. Selain itu, ada juga gudang beras yang berkapasitas sampai 500 ton, serta sarana gedung perkantoran dan sarana pendukung lainnya.

Data potensi tani di Kecataman Sliyeg sendiri ada sebanyak 7.009 orang. Dari jumlah ini telah diserahkan kartu tani kepada 2.993 petani dan 1.958 petani diantaranya telah menerima Kredit Usaha Rakyat.

“Diharapkan seluruh kebutuhan tanam petani dapat terpenuhi dengan baik, berikut jaminan biaya hidup sampai ugdengan musim panen,” kata Rini dalam sambutannya

Rini menambahkan, terwujudnya kewirausahaan pertanian di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu ini hasil kolaborasi antara BUMN bersama Pemerintah Daerah, dan Kementerian terkait, yaitu dengan Gubernur Jawa Barat, Bupati Indramayu, Menteri Pertanian, serta Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Harapan kami program kewirausahaan pertanian ini dapat terwujud sebagai program yang dapat ikut memajukan dan menyejahterakan petani,” tutur Rini.

“Kami juga meyakini program ini dapat suistainable, karena salah satu perwujudan dari peran BUMN sebagai agen pembangunan,” kata Menteri Rini.