BAPEMPERDA DPRD Jabar Gelar Rapat Finalisasi 6 Ranperda Usulan Gubernur Untuk Propemperda Tahun 2023

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Finalisasi Pembahasan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Usulan Gubernur untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, yang bertempat di Kantor BPSDM Kota Cimahi, Jumat (28/07/2023).

BAPEMPERDA DPRD Jabar melakukan tahapan akhir dalam menyelesaikan proses pembahasan keenam Ranperda tersebut. Rapat ini menjadi momen krusial dalam menyusun rekomendasi final sebelum Ranperda diajukan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ketua BAPEMPERDA DPRD Jabar H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos. mengungkapkan bahwa keenam Ranperda yang dibahas mencakup berbagai bidang penting yang akan berpengaruh pada pembangunan dan perkembangan Jawa Barat.

“Ranperda tersebut antara lain adalah Ranperda Perangkat Daerah, Inovasi Daerah, Jasa Konstruksi, Perubahan Bentuk Hukum, BUMD Jamkrida menjadi Persoroda, dan Merger BPR. Setiap Ranperda memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, mendukung inovasi di daerah, serta mengatur aspek penting dalam bidang ekonomi dan hukum”, jelasnya.

Lebih lanjut Achdar menyampaikan, rapat finalisasi ini menjadi kesempatan bagi anggota BAPEMPERDA DPRD Jabar untuk meninjau kembali setiap pasal dan butir dalam keenam Ranperda tersebut.

“Semua aspek dan implikasi kebijakan telah diulas secara cermat untuk memastikan kejelasan dan akurasi dari setiap naskah Ranperda sebelum diajukan ke sidang paripurna DPRD Jabar”, katanya.

Achdar menegaskan bahwa kerja keras dan kesungguhan semua anggota BAPEMPERDA DPRD Jabar dalam melakukan pembahasan sangatlah penting dalam memastikan bahwa setiap Ranperda dapat menjadi instrumen kebijakan yang tepat dan berdampak positif bagi masyarakat Jawa Barat.

“Proses pembahasan yang mendalam dan berbasis data serta partisipasi dari berbagai pihak terkait telah menjadi kunci dalam menyusun setiap naskah Ranperda secara komprehensif dan berimbang”, katanya.

Achdar berharap, hasil dari Rapat Finalisasi Pembahasan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat dan menjadi pijakan yang solid bagi sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyepakati dan mengesahkan keenam Ranperda tersebut sebagai bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.

“Dengan demikian, diharapkan kebijakan-kebijakan yang diatur dalam Ranperda tersebut dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat”, pungkasnya.