15 Partai Politik di Jawa Barat Lolos Verifikasi Faktual

Terasjabar.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual di Tingkat KPUD Kabupaten/Kota pada Hari Minggu (11/02/18) kemarin.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Jabar menyatakan 15 partai poltik (parpol) di Jabar lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

KPU Jabar memastikan 15 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi faktual telah memenuhi syarat minimal kepengurusan dan keanggotaan. Ke-15 parpol tersebut, terdiri atas 11 parpol lama dan 4 parpol baru.

Ke-11 parpol lama, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangksa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sedangkan 4 parpol baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Garuda.

Satu parpol dinyatakan tidak lolos verifikasi, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) karena tidak memenuhi syarat minimal 75 persen data kepengurusan dan keanggotaan di 20 kabupaten/kota di Jabar. PKPI hanya memenuhi syarat keanggotannya di 10 kabupaten/kota dan 10 daerah lainnya tidak memenuhi syarat.

Komisioner KPU Jabar Agus Rustandi mengatakan, ke-15 parpol tersebut telah diverifikasi terkait kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan.

“Semua itu dilakukan selama 4 bulan penuh, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan,” kata Agus.

Sementara itu, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menegaskan, kewenangan KPU Jabar hanya memberi label MS atau Memenuhi Syarat, karena keputusan finalnya untuk bisa mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, berada di KPU pusat.

“Kewenangan yang terbatas ini memungkinkan adanya perbedaan data, sehingga kami mengundang KPUD kabupaten/kota untuk klarifikasi dan setiap keberatan harus didasarkan fakta,” ujar Yayat. (red)