CPNS 2019, Penyandang Difabel Dapat Jatah 48 Formasi di Jawa Barat

Terasjabar.co – Dalam Seleksi Calon Pegawai Sipil Negara atau CPNS 2019, penyandang Difabel mendapat porsi 2 persen dari total kuota penerimaan. Di Jawa Barat, sebanyak 48 formasi disediakan untuk penyandang Difabel.

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jabar, Tulus Arifin, mengatakan bahwa formasi yang bisa ditempati oleh penyandang Difabel di antaranya ada di Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa, serta Dinas Bina Marga.

“Formasi untuk penyandang Difabel kan aturannya minimal dua persen. Ada fasilitas yang akan kami berikan bagi penyandang difabel yang melamar ke formasi tersebut. Tapi, penyandang difabel yang melamar formasi umum tidak dapat fasilitas khusus,” kata Tulus dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Jumat (15/11/2019).

Saat ini sudah terdapat 4.535 orang yang mendaftar untuk mengisi posisi di Pemerintah Provinsi Jabar.

Sedangkan jumlah pendaftar secara keseluruhan, yakni kabupaten dan kota di Jabar, telah mencapai 48.000 orang.

“Jangan lupa siapkan empat dokumen yaitu SKCK, ijazah, transkrip nilai, dan KTP. Kalau data itu sudah dikirim atau submit tidak bisa diubah lagi,” ujarnya.

Tulus mengatakan, selain pas foto, peserta juga harus mengirimkan foto selfie untuk membuktikan kebenaran pendaftar dan memastikan foto peserta yang terbaru.

Pas foto, katanya, dikhawatirkan merupakan foto yang dicetak beberapa tahun lalu.

Hal lain yang disinggung adalah mengenai masa sanggah. Peserta yang ingin protes terhadap hasil seleksi diperkenankan untuk mengajukan masa sanggah.

“Proses seleksi ini untuk transparansi sehingga kami ikutsertakan pengiriman foto selfie dan ada masa sanggah. Masa sanggah itu dapat diajukan oleh pelamar. Ketika masa sanggah diterima oleh panitia, hasilnya akan diumumkan paling lambat selama tujuh hari. Ini kami fasilitasi bagi pelamar yang merasa tidak puas atau ditolak,” katanya.

Pelamar akan dihadapkan pada tiga tes utama yakni Tes Wawasan Kebangsaan dengan nilai minimum 65, Tes Intelijensi Umum dengan nilai minimum 80, dan Tes Karakteristik Pribadi dengan nilai minimum 126.

Menanggapi modus penipuan, pihaknya menilai masih banyak masyarakat yang tergiur jalur instan.

Tulus menegaskan bahwa pemerintah tidak memungut pembiayaan apapun atas tes ini.