Pemprov Jabar dan Kemensos Sama-Sama Miliki Legalitas Lahan SLBN Kota Bandung

Terasjabar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pertemuan dengan Ombudsman dan Kementerian Sosial pekan lalu di Jakarta terkait penyelesaian kawasan Wyata Guna di Jalan Pajajaran, Kota Bandung.

Untuk diketahui, Kemensos telah memberikan hak pinjam pakai bangunan SLB Negeri Kota Bandung selama lima tahun ke depan sejak Januari 2019. Pemprov Jabar pun diminta secara bertahap untuk memindahkan SLB tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menunjukkan dokumen kepemilikan lahan seluas lima hektare tersebut. Kemensos telah mengantongi sertifikat lahan dari Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Pemprov Jabar pun memiliki penyerahan aset dari Kementerian Keuangan.

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, nanti kedua belah pihak akan kembali melakukan pertemuan dengan melibatkan BPN maupun dari Kementerian keuangan, karena ada dua dokumen yang mengatakan legalitas kepemilikan.

“Dengan adanya informasi dua dokumen itu, silakan dua lembaga itu memverifikasi, karena sebelumnya ada sertifikat kemudian Kemensos memberikan hak pinjam pakai pada Pemprov, ternyata di saat keputusan pinjam pakai itu ada, sudah ada dokumen penyerahan dari Kementerian keuangan ke kita. Seolah-olah ini sudah punya kita kenapa pinjam pakai,” ujar Dodo, Selasa (8/10/2019).

Menurut dia, tentunya permasalahan tersebut harus segera ditemukan solusinya. Pemerintah sama-sama harus bisa saling mendukung satu sama lain dalam melayani penyandang disabilitas netra di sana.

“Namun jika memang keputusannya nanti kami harus pindah, kami minta ada masa transisi karena untuk mencari lahan dan pembangunannya perlu waktu,” tutur dia.

Dodo berharap pada pertemuan selanjutnya yang akan digelar pekan depan itu, dapat melahirkan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang pada intinya memberikan pelayanan terbaik untuk klien.

Sebelumnya, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementrian Sosial Margowiyono menyatakan, rencana pembangunan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu Berstandar Internasional di lahan yang terletak di Jalan Pajajaran no 50-52 Kota Bandung masih dalam kajian. Hal itu bukan berarti SLBN A Kota Bandung yang menggunakan bangunan di lahan tersebut harus segera undur diri.

Pihaknya telah memberikan waktu selama lima tahun dalam status memberikan hak pinjam pakai kepada SLBN A Kota Bandung terhitung mulai 18 Januari 2019, dengan harapan selama masa pinjam pakai pemerintah daerah terkait mempersiapkan diri untuk segera menyiapkan lahan maupun bangunan untuk SLBN A Kota Bandung tersebut.

“Pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Tentu kami terlebih dahulu perlu menyusun rencana cermat, termasuk kajian dari berbagai aspek sebelum sampai pada pembangunan fisik. Jadi bukan berarti kita langsung melakukan pembangunan, tapi kami akan memulainya secara bertapah dimulai dengan kajian-kajian terlebih dahulu,” kata Margo, Rabu (21/10/2019) lalu.

Ditegaskan Margo, Kemensos telah memberikan hak pinjam pakai kepada SLBN  A Kota Bandung, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan tidak mengubah fungsi dari pelayanan rehabilitasi sosial. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Yayasan SLBN A Kota Bandung untuk melakukan pinjam pakai melalui surat Nomor 4 tahun 2019 tertanggal 18 Januari 2019.

Dalam perkembangannya, kata Margo, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat permohonan hibah tanah 15.000 m2 dengan surat Nomor 032/2942/BKD/07/2019 tanggal 9 Juli 2019.

“Kementerian Sosial telah merespon surat permohonanan hibah tersebut dengan Surat Tanggapan Atas Hibah Tanah dan Bangunan Jalan Pajajaran No. 51 dan 52, dengan surat No. 96.MS/C/07/2019 pada tanggal 25 Juli 2019,” kata Margo.

Pada surat tanggapan tersebut, antara lain Kementerian Sosial menyatakan, bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pajajaran Nomor 51 dan 52 tercatat sebagai milik Kementerian Sosial.  Dia menambahkan, tentunya sebagai asset milik Kemensos pihaknya akan memelihara bangunan tersebut.