Umur Konstruksi Habis, 1.400 Km Jalan di Jabar Harus Diganti

Terasjabar.co – Sepanjang 1.400 km jalan milik Provinsi Jawa Barat atau 60 persen dari total jalan provinsi (2.360 km) umur kontruksi berdasarkan perencanaan pembangunannya sudah habis.

Jalan yang habis masa konstruksinya tersebut tersebar di seluruh UPTD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar. Upaya perbaikan dengan pengaspalan ulang misalnya tidak akan berpengaruh, konstruksi jalan harus diganti seluruhnya sesuai dengan standar.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar A Koswara mengatakan, untuk mengganti jalan yang sudah rusak tersebut, pihaknya membutuhkan anggaran Rp 4,4 triliun. Dengan anggaran tersebut, penuntasan jalan tersebut akan selesai hingga tahun 2029.

“Rencananya kita sampai 2029 bikin tahapan itu. Itu untuk semua standardisasi itu,” kata A Koswara, Rabu (4/9/2019).

Menurut dia, dalam lima tahun pihaknya mengestimasikan 30 persen dari semua persoalan itu bisa ditangani dengan kemampuan APBD yang ada. Kecuali ada pembiayaan lain bisa mempercepat itu.

“Nah yang seperti (KPBU atau kerja sama pemerintan dan badan usaha) itu lah kalau ada sumber pembiayaan lain ini bisa dipercepat terutama yang masalah kontruksinya sudah habis. Termasuk juga standarisasi keselematan, itu jalan yang rawan longsor itu harus ditangani,” tutur dia.

Menurut dia, contoh pembangunan jalan yang dibangun bukan dari APBD yaitu di Sukabumi.

“Kita ada CSR dari PT Semen Jawa itu ada sembilan kilometer itu baru dua kilometer sudah selesai,”ucap dia.

Selain 60 persen jalan di Jabar yang habis masa konstruksinya, Koswara mengakui 70 persen dari 2.360 km jalan di Jabar atau 1.775 km jalan kondisinya belum standar. Di antaranya lebar jalannya belum memenuhi 7 meter. Untuk menuntaskan jalan tersebut, pihaknya memerlukan biaya Rp 8 triliun dan itupun belum termasuk dengan biaya pembebasan lahan.

“Saat ini masih terdapat jalan provinsi yang memiliki lebar jalan hanya 4-5 meter. Sementara, berdasarkan standar yaitu 7 meter,”ucap dia.

Pihaknya juga akan melakukan kolaborasi mengenai pengelolaan jaringan jalan. Hal tersebut akan disinergikan bersama pemerintah pusat maupun kabupaten kota.  Hal itu untuk mendukung proyek strategis yang lain.

Sementara itu, pada tahun 2019 dan 2020 pihaknya akan menjalankan proyek strategis gubernur. Selain pembangunan jalan layang di Kota Bandung dan Kota Sukabumi, pihaknya akan membangun di Tasikmalaya melalui bantuan keuangan. Lainnya penataan trotoar Jalan Diponegoro.

“Khusus jalan utama provinsi yang berada di kabupaten kota, kami akan membuat sebuah model dalam penataan trortoar. Hal tersebut menjadi salah satu prioritas yang akan digenjot mulai 2019 ini. Jadi semua kota kabupaten itu punya jalan yang menjadi Icon seperti di (Jalan) Asia Afrika (Kota Bandung),” katanya.

Terkait revitalisasi trotoar ini akan dimulai di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Selanjutnya, kata dia, pembenahan trotoar akan dilakukan secara merata pada jalan di milik provinsi di kabupaten kota.

“Nanti tahun depan kita rencanankan di Jalan Supratman (Kota Bandung),” ucap dia.