Gubernur Jabar Minta Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikaji Ulang

Terasjabar.co – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikaji lebih mendalam. Ia khawatir akan memberatkan masyarakat dan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini menilai wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pasti menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

“Setiap kenaikan yang memberatkan masyarakat harus dikaji lebih mendalam,” kata Emil kepada wartawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/8/2019).

Ia memandang pemerintah seharusnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan BPJS Kesehatan. Karena masih ditemukan fenomena masyarakat yang sakit ringan memaksakan diri datang ke rumah sakit.

“Mungkin terjadinya beban BPJS bukan semata iurannya yang kurang, mungkin tolong dikaji lagi, jangan-jangan datang dari pola pikir terlalu mudahnya kita menyelesaikan pengobatan langsung ke rumah sakit, sehingga membebani BPJS terlalu besar,” ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan pemerintah rencananya akan kembali membicarakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit yang mencapai Rp 19,41 triliun. Kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan akan berbeda-beda di setiap kelas.

Nilai nominal kenaikan iuran akan mengacu pada jumlah peserta di masing-masing kelas dan status peserta, misalnya PNS atau karyawan swasta. Namun persentase dan nilai nominal final tarif iuran ditentukan oleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir Agustus.