DPRD Jabar Desak BPJS Kesehatan Segera Selesaikan Keterlambatan Pembayaran Klaim

Terasjabar.co – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan pembayaran kepada Rumah Sakit, khususnya yang berada di Jawa Barat.

Begitu dikatakan Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady dalam keterangan yang diterima Terasjabar.co, Kamis (1/8/2019).

“Kami ingin mereka (BPJS Kesehatan) segera mengantisipasi ini, dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut seperti ini,” kata Daddy.

Daddy menambahkan, terjadinya defisit sebesar Rp 28 triliun yang dialami oleh BPJS Kesehatan, berimbas pada terlambatnya pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit.

Hal tersebut mengakibatkan, tak sedikit rumah sakit yang menanggung sendiri pembayaran klaim dengan cara meminjam dana dari bank daerah.

“Ini harusnya diantisipasi dengan cepat, sehingga perputaran pelayanan tetap dapat dilakukan di rumah sakit,” ketus Daddy.

Menurutnya, permasalahan tersebut terjadi di hampir seluruh rumah sakit. Baik itu milik pemerintah maupun milik swasta.

“Kasihan kawan-kawan di rumah sakit daerah bahkan bukan saja rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta pun mengalami permasalahan ini,” ungkap Daddy.

Ia berharap, dengan hadirnya Perda Penyelenggaraan Kesehatan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Pada akhirnya, seluruh masyarakat Jawa Barat dapat terlayani oleh BPJS Kesehatan.

“Dengan Perda ini nantinya, diharapkan seluruh masyarakat Jawa Barat tanpa terkecuali dapat bisa dilayani dengan BPJS Kesehatan,” tandasnya.