Bawaslu Jabar Minta Parpol Segera Selesaikan Laporan Dana Kampanye

Terasjabar.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat meminta delapan partai politik yang berada di 11 kota/kabupaten di Jawa Barat segera menyelesaikan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat membatalkan pelantikan anggota legislatif terpilih dari parpol tersebut.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah menyebutkan, pada 2 Mei 2019, terdapat 15 parpol yang menyerahkan di batas akhir. Malahan Partai Bulan Bintang tidak menyerahkan LPSDK. Selain itu, ada 9 calon anggota DPD yang juga tidak menyerahkan.

Abdullah juga mengatakan setidaknya ada delapan parpol di 11 kota/kabupaten di Jabar yang tidak menyerahkan LPSDK. Delapan parpol tersebut antara lain Partai Garuda, Hanura, Nasdem, PKPI, PPP, PSI, Berkarya, dan Perindo.

Partai Garuda menjadi partai teratas yang tidak menyerahkan LPSDK di 8 kota/kab. yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Sukabumi, Kab. Pangandaran, Kab. Sumedang, Kota Banjar, Kab. Kuningan, dan Kab. Majalengka. Posisi kedua ditempati oleh Hanura di 3 kota/kab antara lain Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, dan Kab. Kuningan.

Enam partai lainnya tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan LPSDK adalah Nasdem (Tasikmalaya), PKPI (Tasikmalaya dan Garut), PPP (Cirebon), PSI (Tasikmalaya dan Pangandaran), Berkarya (Kuningan dan Banjar), serta Perindo (Kab. Sumedang).

Abdullah mengatakan pihaknya meminta KPU kota/kabupaten setempat mengingatkan parpol tersebut untuk segera  menunaikan kewajibannya.

“Ini akan memberikan konsekuensi serius. Caleg yang berasal dari parpol tersebut, tidak akan dapat dilantik,” ujarnya pada Minggu (9/6/2019).

Komisioner Bawaslu lainnya Zaki Hilmi mengaku telah melayangkan teguran tertulis pada 9 KPU kota/kabupaten. Ia mengatakan teguran itu diberikan atas pelanggaran administrasi prosedur penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, sebanyak 884 kasus diterima Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat selama Pemilu 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 kasus merupakan laporan dari masyarakat.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah mengatakan angka laporan dari masyarakat diartikan sebagai angka partisipasi publik dalam mengawasi Pemilu. Ia mengatakan dalam pengawasan tidak ada istilah angka partisipasi masyarakat layaknya dalam KPU.

“Jadi kami menyebut, kasus yang merupakan laporan dari masyarakat sebagai angka partisipasi publik dalam mengawasi pemilu,” ujarnya.