TMMD Ke-104 Kabupaten Tasikmalaya TA 2019, Sasar Pembangunan Fisik dan Non-Fisik

Terasjabar.co – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mewakili Gubernur menjadi Inspektur Upacara (Irup) Pembukaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-104 Tahun 2019, di Lapangan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (09/26/2019).

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), telah secara konsisten digelar Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kali ini, Komando Distrik Militer (Kodim) 0612 Tasikmalaya, menggelar program pembangunan desa tersebut yang ke- 104.

Ditemui usai upacara pembukaan, Wagub Uu menyebut kegiatan TMMD di Kabupaten Tasikmalaya kali ini, tidak saja mencangkup kegiatan pembangunan fisik, tapi juga pembangunan karakter masyarakat.

“Kegiatan yang mulia ini harus didukung semua pihak untuk terwujudnya Jawa Barat yang juara dan juga sempurna sehat lahir dan batin,” harap Uu.

Melalui program TNI tersebut, dibangun 13 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersama masyarakat guna menetaskan angka kemiskinan. Selain itu, Program TMMD tersebut juga mencangkup pengaspalan jalan sepanjang 1.285 meter. Hal ini dinilai akan membuat masyarakat desa bersemangat kembali terutama dalam meningkatkan perekonomian.

“Kami ucapkan terima kasih kepada TNI/ Polri dan semua pihak yang mendukung, semoga kebaikan yang dilakukan dibalas oleh Allah SWT,” katanya.

Dandim 0612 Tasikmalaya, Letkol Inf Nur Ahmad menjelaskan, dalam TMMD 104 di Desa Citalahab terdapat sejumlah kegiatan. Diantaranya, pengaspalan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembuatan posyandu, dan juga merehab MCK warga.

“Untuk setiap titik dikerahkan sekitar 10 anggota bersama puluhan masyarakat setempat, konsepnya tentunya gotong royong,” katanya.

Dandim 0612 Tasikmalaya berharap, kegiatan TMMD 104 ini bisa membantu pemerintah daerah dan warga setempat dalam pembangunan infrastruktur.

Selain itu, sasaran pembangunan non-fisik, atau pembangunan karakter masyarakat, TMMD kali ini menggelar seminar sejumlah penyuluhan kepada masyarakat seperti, penyuluhan terkait lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, pendidikan, keagamaan, terorisme radikalisme, hingga soal Penyalahgunaan Narkotika, serta sejumlah materi lainnya.