Pemprov Jabar Bakal Punya 12 Ribu Hektare Hutan Baru, Kompensasi dari PT RNI

Terasjabar.co – Lahan hutan pengganti seluas 12.000 hektare segera diserahkan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) kepada Pemprov Jawa Barat sebagai konversi penggunaan lahan perkebunan tebu PT RNI di Kabupaten Majalengka dan Indramayu.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rencana PT RNI tersebut merupakan hal positif karena konversi lahan tersebut akan membuat luas hutan di Jabar bertambah, terlebih hutan pengganti ini berada di lahan bekas perkebunan.

“Konversi hutan ini tidak harus di lokasi yang sama. Yang penting mengkompensasi seluas yang dulu dipakai. Lokasinya ada di lima sampai enam kabupaten. Tapi nanti 12.000 hektare itu tidak di satu titik, tapi tersebar. Lahannya jadi milik pemerintah,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Selasa (5/2/2019).

Menurut Ridwan Kamil, pemberian lahan pengganti ini adalah tindak lanjut dari kewajiban RNI yang mengelola lahan hutan di Majalengka dan Indramayu menjadi perkebunan tebu sejak 1976.

Dalam perjanjian saat itu disebutkan, lahan tersebut harus dikembalikan menjadi hutan di sekian tahun sesudah kerja sama berlangsung.

Di tempat yang sama, Sekda Jabar Iwa Karniwa menambahkan perjanjian untuk mengkonversi lahan yang dilakukan RNI berdasar dari SK Menteri Pertanian No 48 1KPTS/UM/8/76 pada 9 Agustus 1976 yang memberikan izin kepada PT RNI untuk melakukan pembangunan Pabrik Gula Jatitujuh dan membuka lahan tebu seluas 12.022 hektare.

“Di mana kawasan hutan itu meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Indramayu seluas 6.351 hektare, KPH Majalengka 5.671 hektare. Kewajiban tukar-menukar diganti dengan kawasan hutan itu dilakukan secara bertahap sampai 10 tahun. Namun sampai sekarang belum selesai,” kata Iwa Karniwa.

Saat perpanjangan Hak Guna Usaha kepada pemerintah 2004 lalu, katanya, Departemen Kehutanan kala itu tidak keberatan asal RNI menyatakan kesanggupan menyediakan calon lahan pengganti sekaligus melaporkan pengajuan lahan pengganti.

“Atas dasar itu HGU sekarang sudah diperpanjang menjadi 31 Desember 2029,” katanya.

Dari 12.000 lahan hutan pengganti yang merupakan kewajiban RNI, hingga Mei 2019 dalam tahap awal baru terpenuhi sekitar 7.000 hektare.

Lahan ini tersebar di lima daerah yakni Kabupaten Bandung 2.383 hektare, Subang 1.513 hektare, Sukabumi 3.193 hektare.

“Totalnya 7.089 hektare dan ini tahap awal. Nanti statusnya jadi hutan negara,” katanya.

Rencananya proses penggantian ini membutuhkan pertimbangan gubernur dalam surat resmi. Iwa memastikan RNI sudah mengirimkan surat tersebut agar gubernur menandatangani rencana tersebut.

“Pak Gubernur secara prinsip setuju karena ini satu-satunya aktivitas di mana lahan perkebunan tak produktif dihutankan kembali, ini langkah fenomenal,” katanya.