Hj. Lilis Boy: Sektor Perekonomian Harus Menjadi Aktor Utama Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan RKUA PPAS Tahun Anggaran 2022 dengan Mitra Komisi II yang bertempat di Balai perbenihan Tanaman Hutan Kabupaten Sumedang, Selasa (19/10/2021).

Anggota Komisi II DPRD Jabar Hj. Lilis Boy mengatakan, sektor perekonomian Jawa Barat harus menjadi aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi wajib hadir sebagai regulator dan akselerator pembangunan perekonomian Jawa Barat.

Menurutnya, minimnya alokasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, di tengah situasi dunia usaha yang sudah mulai meningkat dan mobilitas masyarakat sudah mulai berangsur normal.

“Di tahun 2022 berdasarkan rancangan tidak jauh berbeda dengan 2021, dimana anggaran yang dialokasikan dari TAPD masih sangat minim. Padahal pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat, bisnis sudah berjalan, dan mobilas penduduk sudah mulai normal, dan ditunjang dengan vaksinasi itu menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi”, katanya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini menambahkan, Pemprov Jabar harus merubah asumsi bahwa keadaan pada tahun 2021 akan sama pada tahun 2022. Hal itu hanya akan menghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Karena PAD itu hanya di plotting lebih rendah dari PAD tahun 2021 yang kondisi ekonominya tidak baik dibanding optimisme di tahun 2022. Seharusnya pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan peningktan PAD”, ujarnya.

Lebih lanjut Hj. Lilis menegaskan, bahwa pihaknya akan fokus untuk mendorong program-program prioritas  dari setiap dinas yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi di tengah masyarakat.

Politisi perempuan asal Kabupaten Cianjur ini menyebutkan program-program tersebut diantaranya digitalisasi untuk UMKM, peningkatan peralatan fishing untuk nelayan, dan pusat distribusi provinsi yang terus diperjuangkan Komisi II DPRD Jabar.

“Sejak tahun 2018 sudah mulai tahap pembangunan dan menjadi langkah positif sebagai pusat distribusi provinsi untuk mengendalikan kestabilan barang dan harga di Jawa Barat”, pungkasnya.