Bukan Hanya APBD, Ridwan Kamil Sebut Pemerintah Kabupaten/Kota Punya Enam Sumber Dana

Terasjabar.co – Pemerintah Kabupaten/Kota sejatinya memiliki enam sumber dana untuk pembanguan daerah bukan hanya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat menghadiri pertemuan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Hotel Horison, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kemarin, Jumat (16/11/2018).

“Sumber dana membangun kita itu ada enam, jadi jangan mengira membangun itu hanya dana APBD,” ucap Emil sapaan akrabnya.

Emil pun menjelaskan enam sumber dana yang bisa dimanfaatkan seorang kepala daerah.

Dikatakan Emil, yang pertama pasti dana APBD Kabupaten/Kota, kedua dana APBD Provinsi, ketiga dana ABPN, keempat pinjaman dari bank daerah dalam hal ini Bank BJB, kelima dana Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan terkahir adalah dana umat.

“Jadi poin saya, kita punya mimpi kita ubah mind set kita yang selalu sesuai aturan atau apa adanya menjadi dinamis, yang penting tujuan tercapai, terus dana tadi kalau APBD gak ada jangan berhenti karena masih ada sumber lima lagi,” terangnya.

Dirinya pun mencontohkan, jika kepala daerah hendak membangun jembatan, jika dari kemampuan APBD tidak memadai, kepala daerah bisa meminta dana melalui APBD Provinsi.

Tapi jika APBD Provinsi tidak memadai juga, dia sebagai Gubernur akan mencoba meminta bantuan melalui APBN Pemerintahan Pusat.

“Kalau APBD sendiri (Kabupaten/kota) gak cukup, lalu APBD saya (Provinsi Jabar) juga gak cukup saya akan bantu meloby ke APBN, misal Karawang emergency tolong Pak Menteri,” ungkapnya.

Dana lain, lanjut Emil, yaitu pinjaman bank yang bisa dilakukan kepala daerah, adapun Provinsi Jawa Barat memiliki bank daerah yakni Bank BJB.

“Bank BJB itu dulu namanya Bank Pembangunan Daerah, tapi kredit untuk membangun kabupaten/kota kecil, saya ga mau kaya gitu, pinjamin duit ke daerah misal buat bangun pasar, dengan bungan paling rendah itu yang betul,” paparnya.

Sedangkan dana KPBU yakni dana swasta yang juga bisa dimanfaatkan setiap kepala daerah. Menurutnya, di negara-negara maju pembanguan lebih sering memanfaatkan dana tersebut ketimbang mengandalkan APBD.

“Kenapa Inggris maju, Korea maju, Malaysia maju, semuanya dana swasta, bikin taman, aspal jalan, lampu penerangan, bangun rumah sakit dana swasta, beres dalam dua tahun tiga tahun, sisanya mereka bayar selama 20 tahun, jadi rekayasa pembangunan sudah sekeren itu, barang datang duluan, ekonomi jadi bergerak, terus cicilan gak terganggukan karena cicilan jangka panjang,” terangnya.