Jika Masih Deadlock, Serahkan Pilihan Sekda Kota Bandung pada Kemendagri

Terasjabar.co – Kementerian Dalam Negeri bisa menjadi penentu penetapan nama sekretaris daerah Kota Bandung, jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Wali Kota Bandung Oded M. Danial tidak menemui kesepakatan. Akan tetapi, keputusan nama sekda terpilih harus segera ditentukan, mengingat kekosongan sekda defitinif di Pemerintah Kota Bandung yang telah memasuki kondisi darurat.

“Pengisian sekda definitif ini emergency, bukan sekadar urgency, karena kita menghadapi APBD dan RPJMD, serta pengisian kekosongan sejumlah jabatan di birokrasi,” kata Pakar Ilmu Pemerintahan Universtias Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf, di Bandung, Kamis (8/11/2018).

Kemarin, melalui Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, Ridwan Kamil menyampaikan balasan surat dari Kemendagri terkait penggantian nama sekda oleh Oded. Disebutkan, Oded harus tetap melantik Benny Bachtiar, dan mengesampingkan nama Ema Sumarna yang ia pilih.

Menurut Asep, surat terakhir yang muncul itu tidak memberikan kondisi hukum yang baru, hanya menegaskan surat gubernur seperti yang pernah hadir sebelumnya. Dengan surat itu, Pemerintah Kota Bandung juga dihadapkan dengan kondisi yang tidak berubah.

Sejak awal, Pemkot Bandung tetap berpegang pada saran Kemendagri tentang terbukanya pengajuan penggantian nama sekda sepanjang koordinasi dengan gubernur. Dengan adanya surat terakhir dari Pemprov Jabar, kata Asep, koordinasi dianggap telah dilakukan, sebagai lanjutan dari koordinasi Oded mengajukan nama Ema.

“Nah, jadi kalau misalnya Kemendagri menyebut orang itu (Benny), berarti harus dijalankan, harus dilaksanakan, karena Kemendagri lah yang menyetujui orang. Jadi sekda itu tergantung siapa yang disetujui Kemendagri. Kalau memang ke Benny, tidak ada pilihan bagi wali kota selain menyetujui,” ujarnya.

Adapun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang disebut di surat ikut merekomendasi, kata dia, tidak terlalu berpengaruh pada pemilihan nama sekda. Komisi ASN hanya mempertimbangkan prosedur lelang terbuka, tata cara, atau persyaratan yang harus dipenuhi.

“Tetapi kalau siapa orangnya yang dipilih, persetujuan orang-orang yang disebut, itu harusnya dari Kemendagri,” ujarnya.

Oleh karena itu, jika Oded tetap bersikukuh mengajukan nama Ema, sementara Ridwan tetap menjaga Benny, maka Kemendagri lah yang harus menentukan. Meski begitu, Asep menyarankan, perlu ditetapkan waktu pelantikan supaya menjadi dasar penentuan nama agar tidak berlarut-larut.

“Sudah saja sekarang memastikan pelantikan, kosongkan namanya, pastikan pelantikan sekda defitinif kapan. Nanti tinggal menunggu persetujuan nama yang dipilih Kemendagri. Tetapi tanggal pelantikan harus ditentukan supaya orang tahu komitmen pemda untuk percepatan pelayanan publik harus segera dilakukan,” ujarnya.

Jika mekanisme itu dilakukan, Asep juga berharap Kemendagri segera memberikan pernyataan resmi dan tidak menunda-nunda pilihannya. Jangan sampai Kemendagri membuat keputusan yang mengambangkan komunikasi antara gubernur dan wali kota.

“Kalau Kemendagri menunda-nunda lagi kan banyak problem. Kita di ujung APBD murni, yang paling mendesak RPJMD, karena Februari sudah harus jalan paling lambat. Sekda definitif harus membuat keputusan. Belum lagi jabatan yang kosong yang harus diisi, ada yang pensiun. Jadi sekda definitif itu sangat dibutuhkan. Dari sisi urgensi sudah sangat mendeseak, ini sudah darurat,” ujar Asep.