APBD-P Ditolak, Pemkot Bandung Jamin Pelayanan Tak Terganggu

Terasjabar.co – Pemkot Bandung melakukan efisiensi anggaran hingga akhir 2018. Hal ini imbas dari ditolaknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Keterlambatan pengajuan menjadi sebab Pemprov Jabar menolak APBD-P Kota Bandung 2018. Praktis Pemkot Bandung hanya mengandalkan APBD murni.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengaku penolakan pengajuan tambahan anggaran ini berdampak terhadap roda pemerintahan. Sebab, sambung dia, berbagai sektor kehabisan anggaran.

“Pasti banyak (terdampak) karena enggak punya anggaran kan,” kata Yana saat ditemui di Hotel El Royal, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin (5/11/2018).

Dia mengaku solusi terdekat yang bisa dilakukan yakni pergeseran anggaran untuk sektor-sektor prioritas berkaitan pelayanan publik. Salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB).

Dampak dari penolakan anggaran perubahan ini, DPKPB tak punya biaya untuk bensin mobil pemadam dan gaji personel yang didominasi Tenaga Harian Lepas (THL).

“Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan dengan pergeseran anggaran. Kan kita bicara skala prioritas ya. Semangatnya pelayanan publik jangan sampai terganggu,” ungkap dia.

Selain menggeser anggaran, pihaknya juga terpaksa harus melakukan efisiensi. Pihaknya akan mengoptimalkan anggaran sisa untuk sektor-sektor prioritas.

“Efisiensi dan efektifitas anggaran harus dilakukan di bulan-bulan tersisa,” ujar Yana.