Soal Wacana BKPP Dibubarkan, Uu: Justru Harus Ditambah

Terasjabar.co – Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) yang sebelumnya disebut Bakorwil, keberadaannya masih dibutuhkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, fungsi, peran dan tugas dari pada BKPP salah satunya sebagai badan pengawasan penggunaan anggaran.

BKPP ini, kata Uu, tugasnya memberikan supervisi dan koordinasi terkait sistem pemerintahan dan pembangunan bagi masing-masing daerah yang ada dalam pengawasannya.

“Kami akan mengaktifkan dan akan meningkatkan tugas dari BKPP itu sendiri,” kata Uu Ruzhanul Ulum usai mengikuti Upacara Peringatan Sumpah Pemuda di Alun-Alun Kejaksan Kota Cirebon, Senin (29/10/2018).

“Akan dijadikan koordinator dalam segala usulan dan juga program-program pembangunan di daerahnya masing-masing, seperti di Cirebon ini ada BKPP Wilayah 3 Cirebon,” lanjutnya.

Uu dengan tegas menolak rencana pembubaran BKPP-BKPP di Provinsi Jawa Barat. Sebab, peran dan fungsi BKPP masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selama ini, baru ada 4 BKPP di Provinsi Jawa Barat.

Uu justru berkeinginan agar BKPP jumlahnya ditambah menjadi 5 BKPP, khususnya di Wilayah Priangan Timur yang kini masih menangani 12 daerah. 12 daerah itu, terang Uu, masih terlalu banyak sehingga perlu dipecah menjadi 2 BKPP.

“Jangankan dibubarkan justru harus ditambah, karena kan sekarang baru 4 BKPP, ditambah 1 jadi 5. Untuk di Wilayah Priangan Timur kan memegang 12 kota/kab, ini harus dibagi (jadi 2),” paparnya.

BKPP menurut Uu, peran dan fungsinya terhadap Pemerintahan Provinsi ibarat tugas dan fungsi Pemprov terhadap Pemerintah Pusat (PP). Jika Pemprov sebagai perpanjangan tangan PP, maka begitu pula BKPP sebagai perpanjangan tangan Pemprov di daerah.

“Jika Provinsi adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka BKPP pun sama sebagai perpanjangan tangan bagi pemprov,” jelasnya.

“Dari 27 daerah kabupaten/kota di Jawa Barat jika langsung ke Pemprov akan kesulitan. Tapi kalau ada BKPP dan diberi tugas tambahan maka kami (Pemprov) akan semakin mudah,” jelasnya lagi.

Untuk itu, selaku Wakil Gubernur Jawa Barat, pihaknya berjanji untuk terus memperjuangkan agar BKPP yang sudah ada tetap dipertahankan. Bila perlu, diberi tugas dan kewenangan tambahan demi memaksimalkan program-program pembangunan di daerah. Sinergitas antar daerah, kata Uu, dapat terbangun melalui peran dan layanan yang ada di BKPP.

“Oleh karena itu, kami akan berbicara di tingkat Provinsi dengan Kang Emil, berkomunikasi dengan Kemendagri agar BKPP tidak dibubarkan. Karena kami yang merasakan dan sangat butuh dengan BKPP sebagai koordinator,” pungkas Uu.