Plt Bupati Bekasi Mengaku Belum Berkomunikasi dengan Neneng Hassanah

Terasjabar.co – Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan hingga saat ini dirinya belum berkomunikasi dengan Neneng Hasannah Yasin yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi perizinan pembangunan kawasan terpadu, Meikarta.

“Terkait kedisiplinan akan jadi prioritas. Meikarta lihat perkembangannya. Belum ada komunikasi dengan Bu Neneng,” kata Eka Supria Atmaja di Gedung Sate Bandung, Kamis (18/10/2018).

Eka menyatakan akan melaksanakan tugas atau jabatan barunya sebagai Plt Bupati Bekasi dengan sebaik-baiknya dan sesuai aturan yang ada.

“Untuk di Bekasi, setelah diberikan surat kemendagri, saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada” ujarnya.

“Saya juga minta semua pihak daru mulai pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi dan ASN dan masyarakat Kabupaten bekasi untuk sama-sama membangun Bekasi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya akan segera mengisi kekosongan sejumlah kepala dinas yang terlibat dalam OTT oleh KPK terkait perizinan proyek pembangunan kawasan terpadu, Meikarta.

“Ke depan ada dinas yang kosong akan kita isi agar bisa berjalan maksimal. Kemarin pelayanan masih bisa berjalan. Kalau ada pimpinan akan lebih baik. (Dinas) Perzinan, PUPR dan damkar tiga dinas itu. Pembenahan internal,” tuturnya.

Baca Juga: Eka Supria Atmaja Resmi Jabat Plt Bupati Bekasi

Sebelumnya Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi, mengganti Neneng Hasannah Yasin yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi perizinan pembangunan kawasan terpadu Meikarta.

Penyerahan surat Menteri Dalam Negeri RI dan formulir berita acara Gubernur Jawa Barat, terkait hal penugasan Wakil Bupati Bekasi sebagai Plt Bupati Bekasi, diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul kepada Eka Supria Atmaja, di Gedung Sate Bandung, Kamis siang.

Usai menyerahkan surat tersebut, Wagub Jawa Barat berpesan kepada Eka Supria Atma agar menghindari segala bentuk tindak pidana korupsi selama menjabat sebagai Plt Bupati Bekasi.

“Harus diingat bahwa aturan yang dibuat itu untuk membebaskan kita dan untuk memudahkan kita. Patuhi aturan yang ada, kita ini harus menjalankan tugas yang ada sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga berpesan agar Plt Bupati Bekasi mampu menjaga kebersamaan dalam melaksanakan roda pemerintahan di daerahnya.

“Tugas seorang bupati ada tiga, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ini tak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat dan forkominda. Jadi harus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Pihaknya berharap Plt Bupati Bekasi bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan kedepannya tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Harapan kami tidak ada lagi, kita harus semakin hati-hati, semakin waspada,” kata dia.