Menguji Pancasila di Tengah Carut-Marut Moral Bangsa

Oleh:
Isya Fadlilah Hidayat
(Mahasiswa Program Studi Sosiologi, FISIP, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Terasjabar.co – Permasalahan bangsa Indonesia semakin hari terasa semakin kompleks. Kasus korupsi yang tak kunjung berhenti, ketidakadilan yang menimpa masyarakat kecil, aparat penegak hukum yang kerap mengecewakan, hingga pejabat publik yang menikmati fasilitas negara tanpa bekerja sepenuh hati, semuanya menjadi potret buram wajah bangsa kita. Yang lebih menyedihkan, aspirasi rakyat pun sering kali tidak benar-benar didengar oleh para wakilnya.

Beberapa permasalahan bangsa yang saat ini mengemuka antara lain:

Pertama, semakin banyak tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penistaan agama, tawuran pelajar, aksi anarkis, terorisme, kriminalitas, hingga konflik antar suku masih terjadi dan mencoreng nilai kemanusiaan serta persatuan bangsa.

Kedua, maraknya kasus korupsi menjadi bukti lemahnya penegakan hukum. Hukuman yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah membuat para koruptor tidak takut melakukan kejahatannya. Bahkan di dalam lapas, sejumlah narapidana korupsi menikmati fasilitas layaknya hotel berbintang. Ini menandakan bahwa hukum masih dapat dibeli dan keadilan belum benar-benar berpihak pada rakyat.

Ketiga, pengaruh globalisasi yang tidak terfilter membuat sebagian masyarakat kehilangan jati diri. Budaya asing diadopsi secara berlebihan sehingga nilai-nilai tradisional Indonesia semakin terkikis. Fenomena westernisasi terlihat dalam gaya hidup hedonis, pergaulan bebas, dan perilaku yang jauh dari karakter bangsa. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pancasila sebagai pedoman moral negara.

Keempat, ketimpangan sosial ekonomi semakin terasa. Banyak masyarakat menengah ke bawah yang terjerat judi online, pinjaman online, dan gaya hidup konsumtif. Kondisi ini bukan hanya memengaruhi kesejahteraan, tetapi juga menghambat kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk berkembang. Lalu, pertanyaannya, apakah Pancasila benar-benar sudah kita terapkan, atau justru kita sendiri yang mengkhianati nilai-nilainya?

Tidak hanya para pejabat atau oknum tertentu, masyarakat pun turut berkontribusi pada kerusakan moral bangsa. Dari hal-hal kecil seperti membuang sampah sembarangan, intoleransi, tindakan rasis, egoisme, arogan, hingga aksi premanisme, semuanya menunjukkan bahwa praktik Pancasila belum membumi dalam kehidupan sehari-hari.

Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa “presiden tidak paham Pancasila.” Pernyataan kontroversial itu bukan untuk menyinggung hafalan Pancasila, melainkan mengkritik minimnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik pemerintahan.

Padahal, Pancasila merupakan dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Ia menjaga keadilan, kedaulatan, dan keberagaman, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun bangsa yang bermartabat. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya belum berjalan baik, baik oleh masyarakat maupun oleh pejabat yang memegang amanah negara.

Lalu bagaimana Pancasila dapat diterapkan secara efektif? Setidaknya, ada tiga pendekatan utama:

1. Pendekatan Budaya: Penerapan nilai Pancasila harus dimulai dari budaya sehari-hari: toleransi antarumat beragama, menghargai perbedaan, menghormati suku dan bahasa daerah, serta menghidupkan kembali gotong royong. Sayangnya, semangat kebersamaan ini kini semakin jarang ditemui di tengah masyarakat yang cenderung individualistis.
2. Pendekatan Pendidikan: Pendidikan Pancasila perlu ditanamkan sejak usia dini hingga perguruan tinggi, bukan hanya dalam bentuk teori tetapi juga praktik moral, etika, dan budi pekerti. Pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk membentuk karakter bangsa, bukan sekadar tempat mengejar nilai akademik.
3. Pendekatan Penegakan Hukum:Seluruh peraturan perundang-undangan seharusnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Namun kenyataannya, berbagai program pemerintah justru dinodai oleh penyimpangan. Bantuan sosial kerap salah sasaran atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Program makan bergizi gratis bagi siswa pun diwarnai kasus keracunan, susu basi, makanan berbelatung, hingga porsi yang dipangkas demi menekan anggaran. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal apabila tidak diawasi dengan cermat dan tidak dilaksanakan dengan jujur.

Pada akhirnya, Pancasila bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Permasalahan bangsa tidak akan selesai jika kita hanya menuntut pemerintah, sementara kita sendiri enggan memperbaiki sikap. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup adalah tanggung jawab bersama, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga lembaga negara. Jika Pancasila benar-benar diterapkan, maka bangsa ini tidak hanya besar dalam ucapan, tetapi juga kuat dalam tindakan dan bermartabat di mata dunia.