Gapura Sri Baduga 2025: Momentum Jabar Perkuat Pelayanan Desa dan Kelurahan

Terasjabar.co – Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM Desa) menggelar Tahap Pemaparan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025 pada 25–26 November 2025 di Bale Asri Pusdai Jawa Barat, Kota Bandung

Kegiatan ini diikuti kepala desa, lurah, dan unsur kelembagaan desa/kelurahan yang sebelumnya lolos penilaian administrasi.

Kepala DPM Desa Jabar Mochamad Ade Afriandi menegaskan bahwa model penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga merupakan gagasan baru Pemdaprov Jabar yang belum diterapkan oleh provinsi lain maupun kementerian.

Penilaian ini juga sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengintegrasikan seluruh indikator evaluasi desa/kelurahan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai lomba di perangkat daerah.

“Dulu setiap perangkat daerah dan kementerian punya lomba sendiri, sekarang semua indikator digabung menjadi 270 indikator. Sehingga jika pusat butuh desa terbaik untuk isu stunting, BUMDes atau wisata, kami tinggal memilih berdasarkan data yang sudah terukur,” jelasnya, Rabu (26/11/2025).

Ade juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah kecamatan dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja desa dan kelurahan.

“Ini dorongan bagi kecamatan untuk aktif melakukan pembinaan, evaluasi, dan pengawasan sebagai bagian dari peran kewilayahan. Kinerja desa dan kelurahan harus menjadi pekerjaan sehari-hari, bukan hanya persiapan lomba,” tambahnya.

Selain itu, Ade menjelaskan bahwa mekanisme penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga menekankan pada evaluasi kinerja berjenjang dan komprehensif, dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

“Kuncinya ada di kecamatan. Semua desa dan kelurahan di setiap kecamatan wajib dievaluasi dan dilaporkan oleh camat, tidak hanya yang terbaik saja. Jika satu kecamatan memiliki 30 desa, maka 30 desa itu harus dilaporkan seluruhnya,” ujar Ade

Menurutnya, laporan kecamatan tersebut kemudian menjadi dasar penilaian pemerintah kabupaten/kota melalui perangkat daerah dan lembaga terkait. Dari proses itu, akan terpilih desa dan kelurahan dengan kinerja terbaik di setiap kabupaten/kota untuk dikirim ke tingkat provinsi.

Pada tahun ini, terdapat 535 desa terbaik tingkat kecamatan dan 107 kelurahan terbaik tingkat kecamatan. Dari jumlah tersebut, kabupaten/kota kemudian menetapkan 19 desa dan 24 kelurahan terbaik yang mewakili daerah masing-masing di tingkat provinsi.

“Pemdaprov hanya menerima yang terbaik dari kabupaten/kota. Sebanyak 43 peserta, 19 desa dan 24 kelurahan. Kami evaluasi kembali melalui dokumen kinerja dan indikator yang sudah ditetapkan Kemendagri,” jelas Ade.

Ade menuturkan bahwa penilaian dilakukan secara menyeluruh mencakup indikator kuantitatif sesuai Permendagri serta kualitatif untuk melihat inovasi, efektivitas pelayanan, respons cepat, dan manfaat program bagi masyarakat.

“Ini bukan hanya perlombaan. Kami ingin mendapatkan feedback langsung dari warga tentang dampak pelayanan dan inovasi desa atau kelurahan,” katanya.

Lima desa dan lima kelurahan dengan nilai terbaik pada tahap penilaian administrasi tingkat provinsi mengikuti tahapan pemaparan di hadapan dewa juri yang terdiri dari praktisi, akademisi, serta unsur provinsi.

Tahap pemaparan pada 25–26 November 2025 berlangsung melalui sesi panel. Peserta menyampaikan profil desa/kelurahan, permasalahan dan isu pokok, solusi serta inovasi, dampak dan manfaat, penanganan lintas kewenangan, dan respon cepat terhadap aduan masyarakat.

Selain itu, setiap peserta menampilkan video profil selama 3 menit dan memaparkan kinerja selama 20 menit. Peserta terdiri dari unsur kepala desa/lurah, TP PKK/Posyandu, LPM, BPD, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih.

Tiga desa dan tiga kelurahan dengan nilai terbaik kemudian mengikuti verifikasi lapangan melalui metode cek dan ricek terhadap dokumen, kondisi faktual, serta wawancara dengan masyarakat.

Ade berharap Anugerah Gapura Sri Baduga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan serta memperkuat budaya kerja responsif seperti yang dicontohkan Gubernur Jawa Barat.

“Harapan kami, desa dan kelurahan terus meningkatkan pelayanan, respons cepat, dan menyelesaikan masalah tanpa terhambat batas kewenangan. Kinerja yang baik harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.