Zulkifly Chaniago Tegaskan Pentingnya Pengawasan DPRD Untuk Pastikan Pemerintahan Daerah Berjalan Sesuai Aturan

Terasjabar.co – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Zulkifly Chaniago BE, melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah di GOR Desa Ranjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Minggu (9/11/2025). Kegiatan ini turut dihadiri warga, aparat kewilayahan, serta perwakilan Polsek dan Koramil.

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifly menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan mandat konstitusional DPRD yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan roda pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan pemerintah daerah, mulai dari aspek ekonomi, kesejahteraan, hingga program strategis—tetap berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran,” ujar politisi senior Partai Demokrat tersebut.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jabar, Zulkifly menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya sebatas memantau kebijakan eksekutif, tetapi juga mencakup pemantauan penggunaan APBD dan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa efektivitas program-program pemerintah harus terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam pemaparannya, Zulkifly menyoroti sejumlah isu penting, seperti ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan warga, serta evaluasi program unggulan pemerintah provinsi, termasuk Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Pada sesi dialog, masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Zulkifly menyebut bahwa komunikasi langsung dengan warga adalah elemen penting untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar relevan dengan kebutuhan di lapangan.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap program dan anggaran dalam APBD Jabar benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaatnya terasa sampai tingkat desa,” tegasnya.

Kegiatan pengawasan ini diharapkan mampu memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, serta mendorong hadirnya kebijakan yang lebih responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.