Regulasi Impor Baju Bekas dan Dilema Sosial: Analisis Hukum Kebijakan Menteri Purbaya di Pasar Senen

Oleh:
Risa Rahmalia Muchlis
(Mahasiswa)

Terasjabar.co – Pasar Senen telah lama menjadi ikon budaya thrifting yang tak terpisahkan dari Jakarta. Lebih sekedar pasar, Lokasi ini adalah ‘surga’ bagi jutaan anak muda dan masyarakat yang mencari gaya hidup fashionable dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Di lorong-lorongnya yang padat, setiap bal pakaian bekas impor menjadi sumber pengharapan bagi ribuan pedagang kecil, sekaligus menjadi jalur informal bagi produk branded dari luar negeri. Namun, hal ini kini berada di persimpangan jalan.

Kebijakan pemerintah yang dimonitori oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan fokus penindakan keras terhadap impor ilegal di pelabuhan, telah memutus pasokan utama mereka, memaksa para pedagang dan konsumen untuk menghadapi dilema legalitas dan kelangsungan ekonomi. Sesuai dengan peraturan Permendag Nomor 40 Tahun 2023 tentang kebijakan pengaturan impor yang menegaskan memasukan pakaian bekas impor ke dalam kategori Barang yang Dilarang Impor. 

Pelaku impor ilegal terancam denda administratif dan/atau denda pidana yang signifikan. Menteri Purbaya secara tegas mengancam akan menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha dan pelarangan impor seumur hidup (blacklist) bagi perusahaan atau individu yang terbukti terlibat dalam penyelundupan pakaian bekas. Sanksi ini bertujuan untuk memutus mata rantai bisnis mereka secara permanen, memastikan mereka tidak dapat lagi melakukan aktivitas impor barang apa pun ke Indonesia.

Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional. Masuknya balpres secara masif menyebabkan banjirnya pasar dengan barang yang dijual sangat murah, membuat produk UMKM dan industri garmen legal tidak mampu bersaing secara harga. Ini merusak basis produksi dan mengancam lapangan kerja di sektor TPT.

Dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa sasaran utama penindakan adalah arus barang masuk di Pelabuhan, dermaga, atau pintu masuk resmi maupun illegal, bukan aktivitas penjualan di pasar. Pemerintah secara eksplisit menyatakan tidak akan melakukan razia langsung atau penertiban terhadap pedagang kecil yang berjualan di Pasar Senen. 

Purbaya berharap, dengan habisnya stok import illegal, para pedagang di Pasar Senen akan termotivasi untuk beralih menjual produk pakaian dan produsen dalam negeri. 

Namun hal ini membuat masalah yang menciptakan gelombang kejut ekonomi yang lebih masif di Pasar Senen, masalahnya adalah terputusnya rantai pasok dari hulu. Sejumlah pedagang thrifting mengakui bahwa gudang-gudang pemasok utama kini telah menghentikan penjualan karena kekhawatiran adanya razia dan penindakan. Dampak langsungnya omzen pedagang anjlok sampai 50% atau lebih dari penghasilan normal. Pedagang menganggap mereka menjadi “korban” atau “kambing hitam” dari praktik impor ilegal yang dilakukan oleh para mafia besar di hulu. Mereka mengajukan pertanyaan retoris: “Kalau semua dianggap ilegal, padahal kami cuma jualin dari gudang, ya sama aja kami yang kena imbas.” Ucap salah satu pedagang. 

Meskipun Menteri Purbaya menjamin tidak akan ada razia di pasar, para pedagang kecil tetap merasa was-was karena mereka adalah rantai terakhir dari bisnis yang kini dicap ilegal. Mereka merasa terjepit dan khawatir usaha yang menjadi sumber nafkah mereka akan gulung tikar. Penolakan pedagang untuk beralih ke produk lokal diperkuat oleh pandangan dan preferensi konsumen yang mencerminkan hukum yang hidup di masyarakat (The Living Law).

Alasan utama masyarakat, khususnya anak muda, tetap menggandrungi thrifting adalah karena mereka bisa mendapatkan pakaian branded, unik, dan berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih murah. Barang-barang ini seringkali merupakan model langka (vintage) yang sulit ditemukan pada merek lokal, ataupun barang barang mahal yang tidak sanggup dibeli dengan harga asli, maka thrifting menjadi pilihan paling masif dikalangan masyarakat.

Kebijakan ini merupakan upaya social engineering (rekayasa sosial) oleh negara untuk mengubah perilaku ekonomi, dari konsumsi/perdagangan barang ilegal menuju dukungan terhadap produk lokal. Namun, upaya ini memunculkan konflik antara Hukum Formal dan The Living Law (Hukum yang Hidup di Masyarakat). Hukum formal, yang termaktub dalam UU Perdagangan dan Kepabeanan, bertujuan melindungi Kepentingan Modal Besar/Industri TPT Nasional yang taat pajak. Sementara itu, aktivitas thrifting adalah Hukum yang Hidup bagi pedagang kecil dan konsumen berdaya beli rendah; bagi mereka, mencari nafkah dari thrifting adalah solusi ekonomi primer yang lebih mendesak daripada kepatuhan terhadap aturan impor.

Kebijakan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa telah berhasil mencapai targetnya di sisi penegakan hukum formal di perbatasan, dibuktikan dengan seretnya pasokan balpres dan ancaman blacklist yang menekan importir ilegal. Namun, keberhasilan di hulu ini berimbas langsung pada dilema sosial dan ekonomi di hilir, yakni nasib ribuan pedagang di Pasar Senen.

Maka, resolusi konflik ini tidak cukup hanya dengan penindakan. Pemerintah Harus memfasilitasi transisi pedagang thrifting ke produk lokal melalui program pembinaan intensif, akses modal usaha mikro, dan skema insentif pajak bagi UMKM TPT lokal. Industri TPT Lokal e4 juga wajib melakukan inovasi dalam desain, mutu, dan harga agar dapat bersaing dan pedagang diharapkan memiliki kesadaran hukum dan memanfaatkan momentum ini sebagai dorongan untuk upgrading usaha menjadi penjual produk legal.