Konflik Batas Wilayah Indonesia-Timor Leste Dalam Perspektif Ilmu Negara

Oleh:
Saat Seha Binti Muhamad
(Mahasiswa)

Terasjabar.co – Ketegangan antara Indonesia dengan negara tetangga, seperti Timor Leste, terkait tapal batas di wilayah perbatasan. Salah satu contoh yang terjadi di Desa Inbate, Nusa Tenggara Timur, di mana warga menolak pemasangan patok batas negara karena dianggap merugikan wilayah Indonesia.

Meskipun Timor Leste sudah merdeka, sengketa batas darat masih menjadi sumber konflik hingga kini. Masalah ini muncul akibat ketidakjelasan demarkasi, terutama di wilayah enclave Oecussi.

Pada Agustus 2025, terjadi ketegangan di perbatasan Indonesia-Timor Leste akibat penolakan warga Desa Inbate, NTT, terhadap pemasangan patok batas oleh pihak Timor Leste. Warga menolak karena menganggap wilayah tersebut adalah milik Indonesia dan pemasangan patok tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yang berdampak pada klaim lahan mereka.

Penolakan warga ini memicu insiden di mana seorang warga Indonesia (Paulus) diduga ditembak oleh aparat Timor Leste saat mencoba membubarkan warga yang menolak patok tersebut.

Penyelesaian sengketa batas darat rumit karena adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, serta perbedaan persepsi antara logika hukum internasional dan kearifan lokal masyarakat setempat. asus tersebut, terjadi insiden penembakan terhadap warga Indonesia. 

Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia karena kombinasi dari faktor sejarah, politik, dan sosial, terutama setelah gerakan pro-kemerdekaan mendapat dukungan internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang memicu perlawanan. Tekanan internasional, ditambah dengan krisis ekonomi dan perubahan politik internal di Indonesia, mendorong pemerintah Indonesia menawarkan referendum pada tahun 1999, di mana mayoritas rakyat memilih merdeka. 

Pada tanggal 19 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi menyetujui hasil referendum tersebut melalui Sidang Umum MPR, yang berarti Timor Timur bukan lagi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Keputusan ini mengakhiri pendudukan Indonesia selama 24 tahun di Timor Timur dan mengarah pada pembentukan negara baru, yaitu Republik Demokratik Timor Leste, yang secara resmi merdeka pada tahun 2002.

Timor Leste yang sebelumnya kita tau Timor Timur adalah sebagian dari indonesia.Perbedaan utama antara Timor Leste dan Indonesia terletak pada status kenegaraan mereka. Indonesia adalah negara kesatuan yang sudah lama merdeka, sementara Timor Leste adalah negara merdeka yang baru berdiri pada tahun 2002 setelah sebelumnya menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur.

Perbedaan ini tercermin dalam sistem pemerintahan, bahasa, mata uang, dan hubungan historis keduanya. Selalin itu, Timor Leste memiliki sistem semi-presidensial. Kekuasaan eksekutifnya diatur berbeda dengan Indonesia, seperti dalam pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri.

Bahasa resmi adalah Bahasa Indonesia, sementara Timor Leste menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja, namun bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Tetun dan Portugis. 

Indonesia menggunakan Rupiah sebagai mata uang resmi. Sementara, Timor Leste menggunakan Dolar AS sebagai mata uang resmi dan Centavo Timor Leste sebagai mata uang koin.dan daoat kita lihat secara 

Secara ras, penduduk Timor Leste sebagian besar adalah campuran Austronesia (Melayu-Polinesia) dan Papua/Melanesia. Selain itu, ada kelompok etnis minoritas, termasuk keturunan Tionghoa dan Portugis (Mestiço), serta kelompok lain yang datang dari Indonesia. 

Timor Leste menghadapi tantangan signifikan untuk bisa berdiri sendiri secara ekonomi tanpa campur tangan negara lain, terutama karena ketergantungannya yang besar pada sumber daya minyak dan gas bumi serta bantuan luar negeri. 

Berikut adalah poin-poin penting mengenai kondisi ekonomi Timor Leste:

1. Ketergantungan pada Minyak dan Gas: Perekonomian Timor Leste saat ini sangat bergantung pada ekstraksi cadangan minyak dan gas di Laut Timor, yang menyumbang sekitar 80% dari PDB negara tersebut. Penerimaan dari sektor ini dikelola melalui Dana Perminyakan (Petroleum Fund) yang menjadi sumber utama pendanaan belanja publik.
2. Sektor Non-Migas yang Lemah: Kapasitas produksi di sektor non-migas, seperti pertanian (kopi, vanila) dan perikanan, masih terbatas dan belum mampu menggerakkan perekonomian secara signifikan. Sekitar 80% populasi masih bergantung pada pertanian subsisten untuk mata pencaharian Tantangan Struktural: Negara ini menghadapi masalah struktural seperti investasi swasta yang rendah, pengangguran tinggi (sekitar 20%), dan lebih dari separuh penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan (kurang dari US$1,25 per hari)Peran Bantuan Luar Negeri: Sejak kemerdekaan, bantuan internasional dan kerja sama dengan organisasi global (seperti Bank Dunia dan IMF) telah memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan layanan sosial.
3. Risiko Keberlanjutan: Cadangan minyak bumi bersifat terbatas dan terus menipis, menimbulkan risiko besar bagi keberlanjutan ekonomi jangka panjang jika diversifikasi ekonomi tidak berhasil.

Tanpa pendapatan minyak dan bantuan eksternal, ekonomi Timor Leste akan mengalami kesulitan keuangan yang parah karena sektor domestiknya belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, campur tangan dan kerja sama dengan negara lain serta organisasi internasional masih sangat dibutuhkan.