BEM Se-Jabar Kirim Surat Protes ke Kemendagri Terkait Penunjukan Komjen M. Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar

Jakarta – BEM seluruh Jawa Barat mengirim surat protes ke Kemendagri terkait penunjukan Komjen M Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar. Surat itu intinya meminta penjelasan kepada Mendagri terkait penunjukan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.

Surat diserahkan Koordinator BEM seluruh Jawa Barat Muhammad Fauzan dan rekannya. Fauzan datang sekitar pukul 14.15 WIB ke kantor Kemendagri.

Surat itu kemudian diserahkan ke kantor Kemendagri dan diterima secara informal oleh Kabid Humas Kemendagri Maddaremmeng karena posisi staf Kemendagri saat ini masih libur dan tidak ada staf Kemendagri lain di kantornya.

“Ini teman-teman se-Jawa Barat, korwilnya Universitas UPI, respon teman-teman semua hampir sama, kita prinsipnya menolak ditentukannya PJ Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif,” kata Fauzan kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2018).

Fauzan meminta Mendagri untuk menjelaskan alasan dilantiknya PJ Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif yaitu Komjen Mochamad Iriawan. Jika alasanya karena Jawa Barat daerah rawan konflik, Fauzan mempertanyakan dimana titik rawan konflik itu.

“Kan alasannya karena rawan konflik makanya dijadikan polisi sebagai PJ Gubernurnya makanya kami tanyakan Jawa Barat di mana rawan konfliknya. Pilkada sudah 4 bulan berjalan itu aman-aman saja, ini kan framing yang kurang baik mengklaim Jawa Barat seperti itu,” imbuhnya.

Fauzan mengatakan, BEM seluruh Jawa Barat baru mengetahui pelantikan PJ Gubernur itu pada H-1. Setelah itu, pihak BEM dikatakannya langsung berkoordinasi untuk menentukan langkah dari BEM seluruh Jawa Barat.

“Intinya surat yang diberikan ini surat penolakan. Intinya polisi harus mengundurkan diri dulu, pensiun tapi Pak Iwan masih polisi aktif walaupun dia belum ada amanah di Mabes Polri tapi masih anggota Polri. Kan gubernur jabatan politik, polisi nggak boleh terlibat dalam politik praktis, ini kan flashback orde baru,” kata Fauzan.

Jika tidak ada respon dari Kemendagri, dikatakan Fauzan, pihaknya akan menggelar aksi yang besar. Dikatakannya, BEM Jawa Barat juga sudah mengeluarkan petisi penolakan dan ditandatangani 1.000 orang.

“Kalau memungkinkan kita akan gelar (aksi) yang lebih besar. Kemungkinan begitu dalam waktu dekat kalau memang tidak ada respon yang baik, klarifikasi yang jelas kenapa ini terjadi,” imbuhnya.