Bapemperda DPRD Jabar Gelar Rapat Pleno Bahas Empat Ranperda Hasil Evaluasi dan Fasilitasi Kemendagri

Terasjabar.co – Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat pleno untuk membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah melalui proses evaluasi dan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (18/12/2024).

Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat, H. Sugianto Nangolah, SH., MH., menjelaskan bahwa keempat Ranperda ini mencakup isu-isu penting yang menjadi prioritas pembangunan di Jawa Barat.

“Rapat pleno ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri dan memastikan bahwa setiap Ranperda sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang berlaku,” ujar Sugianto.

Adapun empat Ranperda yang dibahas dalam rapat pleno tersebut adalah: Ranperda tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Ranperda tentang Tata Kelola Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), dan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam rapat pleno tersebut, setiap anggota Bapemperda memberikan masukan untuk penyempurnaan draf Ranperda berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri. Sugianto menegaskan bahwa masukan-masukan ini akan dijadikan dasar untuk mengoptimalkan implementasi Ranperda setelah disahkan.

“Kami ingin memastikan bahwa keempat Ranperda ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan dengan baik. Evaluasi dan fasilitasi Kemendagri menjadi panduan penting dalam proses ini,” ujar Sugianto.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Ranperda tersebut.

“Empat Ranperda ini mencerminkan komitmen kita untuk membangun Jawa Barat yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Rapat pleno berakhir dengan kesepakatan untuk segera membawa keempat Ranperda ini ke tahap finalisasi sebelum diajukan untuk pengesahan dalam sidang paripurna DPRD Jawa Barat.