Komisi I DPRD Jabar Siap Kawal Pemekaran Sukabumi Utara, A. Yamin: Aspirasi Masyarakat Harus Diwujudkan

Terasjabar.co – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, A. Yamin, S.IP., menegaskan bahwa pemekaran wilayah Sukabumi Utara merupakan kebutuhan mendesak bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yamin, sejak wacana pemekaran ini diajukan pada tahun 2013 dan diparipurnakan DPRD Jabar pada 2019, aspirasi masyarakat terus menguat. Namun, realisasinya hingga kini masih menunggu pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.

“Sudah lebih dari satu dekade masyarakat menunggu. Rekomendasi dari Bupati, DPRD Kabupaten Sukabumi, bahkan sudah disepakati bersama Gubernur dan DPRD Jabar. Sekarang tinggal keputusan pemerintah pusat. Komisi I berkomitmen terus mengawal,” ujar Yamin di Sukabumi, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga: A. Yamin: Penggabungan Empat Kecamatan ke Kota Sukabumi Demi Peningkatan Layanan Publik

Ia menambahkan, dalam setiap kunjungan ke lapangan, Komisi I DPRD Jabar selalu menemukan kesamaan aspirasi: masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya wilayah utara, berharap pemekaran segera terealisasi agar pelayanan publik lebih dekat dan pembangunan lebih merata.

“Ini bukan soal kepentingan politik, tapi kebutuhan masyarakat. Sukabumi itu wilayahnya sangat luas, sementara pelayanan pemerintah sulit menjangkau secara optimal. Dengan adanya DOB, akses layanan bisa lebih cepat dan pemerataan pembangunan lebih nyata,” tegasnya.

Yamin juga menyinggung soal intervensi moratorium DOB di tingkat nasional. Menurutnya, DPRD Jabar bersama pemerintah provinsi terus mendorong agar moratorium dicabut setidaknya secara parsial untuk daerah-daerah yang sudah siap, termasuk Sukabumi Utara.

“Intervensinya jelas, kami mengusulkan melalui DPD RI, DPR RI, hingga langsung ke Presiden dan Kemendagri. Kami ingin moratorium ini dicabut parsial, khusus untuk Jawa Barat, karena DOB di sini betul-betul menjadi kebutuhan,” tambahnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar Kabupaten Sukabumi sebagai daerah induk tetap menjaga kapasitas fiskal, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahannya. Hal itu penting agar penilaian pemerintah pusat terhadap kesiapan daerah semakin kuat.

“Kalau kapasitas daerah induk kuat, maka argumentasi kita semakin kokoh. Intinya, Komisi I DPRD Jabar akan terus mengawal sampai pemekaran Sukabumi Utara benar-benar diwujudkan,” pungkasnya.