Temukan Lapisan Beton Tak Sesuai Standar, Jenal Arifin Minta Proyek Pengecoran Jalan Badami-Loji Dihentikan Sementara

Terasjabar.co – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Jenal Aripin, meminta agar proyek pengecoran jalan kelas II di jalur Badami–Loji, Kabupaten Karawang, dihentikan sementara.

Permintaan itu disampaikan usai dirinya menemukan adanya kejanggalan pada lapisan beton bawah (B0) di titik wilayah Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Senin (22/9/2025).

Menurut Jenal, lapisan beton yang seharusnya menjadi penopang utama justru terlihat rapuh dan tidak sesuai dengan standar teknis. Temuan itu didapat setelah ia turun langsung ke lokasi untuk memeriksa hasil pekerjaan.

“Sejak melihat ada titik pekerjaan yang saya curigai, saya langsung berhenti dan mengecek. Ternyata benar, lapisan beton bawahnya rapuh. Padahal jalan ini dilalui kendaraan dengan tonase rata-rata lebih dari 50 ton. Kalau dipaksakan dicor, daya tahannya pasti tidak lama, cepat rusak lagi,” ujar Jenal.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini menegaskan, pekerjaan dengan kualitas rendah tidak boleh diteruskan karena menyangkut uang rakyat. Dari total anggaran Rp 17 miliar, proyek hasil lelang turun menjadi sekitar Rp 14 miliar untuk memperbaiki jalan sepanjang kurang lebih dua kilometer.

“Kalau hasilnya seperti ini, jelas tidak sebanding dengan anggaran yang sudah digelontorkan. Saya juga mempertanyakan pengawasannya, ke mana pengawas yang seharusnya memastikan pekerjaan sesuai standar?” tegasnya.

Jenal pun segera melaporkan temuannya kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar, Agung Wahyudi, agar segera dilakukan evaluasi. Ia meminta agar lapisan beton yang tidak sesuai standar diangkat kembali dan diganti dengan material yang benar.

Tak hanya di Karawang, Jenal juga menemukan permasalahan serupa di proyek jalan provinsi di Bekasi, tepatnya di Jalan Pejuang. Dari hasil inspeksi bersama anggota Komisi IV DPRD Jabar, sejumlah kekurangan teknis kembali terungkap, mulai dari kualitas pengecoran hingga penggunaan alat pemadatan yang tidak ideal.

“Bahkan jalan yang sudah dicor di Karawang ada yang patah sebelum dipakai. Saya lihat pemadatan lapisan pondasi atas hanya menggunakan mesin 4 ton. Padahal seharusnya minimal pakai mesin 12 ton atau vibro yang punya getaran. Kalau dibiarkan, ini jelas merugikan masyarakat,” jelasnya.

Dengan tegas, Jenal mendesak agar pengawasan proyek infrastruktur jalan provinsi diperketat. Baginya, setiap rupiah dari APBD harus dipertanggungjawabkan dengan kualitas pekerjaan yang baik, bukan asal jadi.