Sugianto Nangolah Dorong Transparansi dan Penguatan Fungsi Pengawasan Keuangan di Tingkat Daerah

Terasjabar.co – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Sugianto Nangolah, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks pengawasan anggaran dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam keterangannya kepada media, Sugianto menyebutkan bahwa Komisi III terus mendorong evaluasi kinerja perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam tata kelola keuangan, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Transparansi keuangan bukan sekadar soal pelaporan, tapi menyangkut bagaimana perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan dengan prinsip good governance,” ujar Sugianto kepada Terasjabar.co, Rabu (2/7/2025).

Ia juga menyoroti masih adanya potensi kebocoran PAD akibat lemahnya sistem pengawasan dan belum optimalnya digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Komisi III, lanjutnya, mendorong Pemprov Jabar untuk mempercepat penerapan sistem keuangan daerah berbasis elektronik yang terintegrasi, termasuk penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang keuangan.

Dalam fungsi pengawasannya, Sugianto mengaku banyak menerima laporan masyarakat terkait indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, ia meminta agar Inspektorat dan aparat penegak hukum ikut proaktif mengawasi dan bertindak.

“Sebagai mitra dari lembaga penegak hukum, DPRD akan mendorong penguatan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Selain itu, sebagai bagian dari Dapil Kota Bandung dan Cimahi, Sugianto juga mendorong agar dana transfer ke daerah tidak hanya berorientasi pada pemerataan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat program-program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.