Ruang Kelas yang Tak Pernah Ada

Oleh:
Ummu Fahhala, S.Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Terasjabar.co – Langit masih gelap ketika Rina bangun dari tikar tipisnya. Di luar, embun pagi menetes pelan dari atap seng rumah yang mulai berkarat. Ibunya sedang menanak nasi, sementara ayahnya sudah bersiap berangkat ke sawah dengan sarung dililitkan di pinggang.

“Bu, hari ini aku enggak ke sekolah, ya?”

“Kenapa, Nak? Hari ini kamu ujian, kan?”

“Iya… tapi uang fotokopian belum dibayar. Aku juga enggak punya seragam ganti…”

Ibunya diam. Ia menghela napas, lalu mengusap kepala Rina pelan. “Maaf ya, Nak. Ibu belum bisa bantu lagi…”

Satu dari Ratusan Ribu Anak yang Tak Lanjut Sekolah

Rina adalah potret nyata dari 114.513 anak di Jawa Barat yang tidak melanjutkan pendidikan dasar di tahun 2024. Ia bukan tak mau sekolah. Tapi ia terhalang biaya seragam, ongkos fotokopi, dan jarak sekolah yang jauh.

Sungguh ironi, dikabarkan media bahwa posisi pertama sebagai provinsi dengan angka putus sekolah dasar tertinggi di Indonesia justru ditempati oleh Jawa Barat. Pemerintah pun merespons. Diantaranya dengan penambahan jumlah siswa dari 36 menjadi 50 anak per rombongan belajar. Pada 2025 ini, Presiden Prabowo berencana membangun 100 sekolah rakyat untuk anak-anak miskin.

“Kami sedang menghitung kapasitasnya. Ini untuk menampung lebih banyak anak dari keluarga miskin,” ujar Sekda Herman Suryatman, 18 Juni 2025.

Bukan Hanya Tentang Kursi dan Tembok

Di warung kecil dekat rumah Rina, Pak Tatang yang merupakan seorang pensiunan guru, sedang membaca berita di ponselnya.

“Tambah rombel katanya solusi, tapi bagaimana dengan kualitasnya?” gumamnya lirih.

“Anak-anak itu butuh perhatian, bukan hanya tempat duduk.”

Rina duduk di sampingnya, mendengarkan dengan mata berbinar.

“Berarti… kalau sekolah rakyat itu dibangun, aku bisa lanjut ya, Pak?”

“Insyaallah bisa, Nak. Tapi kita juga harus pastikan negara tidak hanya membangun gedung, tapi juga hadir di kehidupan kalian.”

Realitas Pahit di Balik Sekolah “Gratis”

Banyak orang berpikir sekolah sudah gratis. Tapi nyatanya, pengeluaran tetap menghantui keluarga miskin. Biaya seragam, fotokopi, transportasi, dan uang kas kelas menjadi beban yang tak kecil. Sistem domisili memperparah keadaan. Sekolah negeri yang berkualitas tak tersebar merata, terutama di wilayah kabupaten.

Ayah Rina, Pak Arman, mengeluh pada tetangganya.

“Dulu katanya sekolah gratis. Tapi nyatanya, kami harus memilih antara makan atau nyekolahin anak.”

“Kalau sekolahnya dekat dan gratis beneran, enggak mungkin Rina putus sekolah,” timpal tetangga yang lain.

Anak-anak seperti Rina terus berjuang. Tapi sistem kapitalis terus meminggirkan mereka. Yang kuat bertahan. Yang lemah tersingkir.

Ayah Rina teringat akan pesan Ustaz Dadang dalam pengajian semalam yang menjelaskan sejarah Islam, bahwa Rasulullah Saw. menjadikan tebusan tawanan perang dengan syarat mengajarkan baca-tulis kepada kaum Muslimin.

Umar bin Khattab telah membangun sekolah di setiap kota Islam. Guru-guru digaji dari baitul mal. Tidak ada satu anak pun yang terabaikan. Pendidikan bukan hak istimewa. Ia adalah kebutuhan yang dijamin negara.

Semalam juga Ustaz Dadang membacakan firman Allah Swt. yang artinya,“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak cucu Adam…” (QS. Al-Isra’: 70). Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kemuliaan, termasuk hak atas pendidikan yang layak.

Mimpi yang Tak Harus Pupus

Malamnya, Rina menulis di buku catatannya yang lusuh, “Aku ingin jadi guru. Tapi apakah mimpi itu terlalu besar untuk anak seperti aku?”

Ibunya membacanya diam-diam, lalu menangis.

Di saat banyak anak lain sibuk memilih jurusan sekolah, Rina sibuk memilih diantara harus sekolah atau menyerah.